Pemkab dan DPRD Banyuwangi Teken Nota Kesepahaman KUPA-PPAS 2019
Merdeka.com - Pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Banyuwangi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA - PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2019. Angka yang disepakati untuk belanja APBD Perubahan tahun 2019 ini adalah Rp 3,277 triliun.
Penandatanganan dilakukan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (12/08). Di hadapan peserta rapat paripurna, Bupati Anas menyampaikan beberapa poin penting sebagai hasil pembahasan rancangan KUPA – PPAS 2019. Dikatakan Anas, total belanja daerah pada P-APBD 2019 yang sebesar Rp 3,277 triliun ini meningkat Rp 86,82 miliar dari APBD induk 2019 yang sebesar Rp 3,190 triliun.
"Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat mandatory, antara lain dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk program kesehatan dan promosi," ujar Anas.
Pemkab dan DPRD Banyuwangi Teken Nota Kesepahaman KUPA-PPAS 2019 ©2019 Merdeka.comSelain pada pos belanja, peningkatan juga terjadi pada pos pendapatan daerah. Pendapatan daerah tahun ini ditarget Rp 3,212 triliun, atau meningkat Rp. 41,73 miliar dari perhitungan awal yang sebesar Rp. 3,170 triliun.
"Perubahan APBD tahun 2019 dilaksanakan sebagai upaya antisipasi terhadap tantangan eksternal dan internal yang semakin berat. tantangan eksternal berupa dinamika ekonomi global dan nasional yang masih melambat sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal nasional," kata Anas.
"Sekaligus tantangan internal berupa penurunan pendapatan asli daerah disebabkan kemauan dan kemampuan membayar wajib pajak dan retribusi daerah yang masih belum optimal," terangnya.
©2019 Merdeka.comDalam kesempatan itu, Bupati Anas menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak legislatif sekali khususnya kepada badan anggaran dan komisi-komisi pada DPRD Kabupaten Banyuwangi yang telah membahas secara intensif, memberikan koreksi dan saran masukan terhadap dokumen KUPA PPAS (P- APBD ) 2019 ini.
"Pembahasan KUPA dan PPAS ini berlangsung cepat dan sangat dinamis, yang akhirnya telah terjadi kesepahaman, kesamaan persepsi terhadap prioritas dan substansi KUPA PPAS perubahan tahun 2019," kata Anas.
Anas pun menambahkan, dengan perubahan anggaran ini, kami ingin program-program prioritas bisa segera tereksekusi. Misalnya program kemasyarakatan yang telah diusulkan dari bawah, seperti infrastruktur jalan. "Ini harus segera diselesaikan mumpung cuaca bagus," kata Anas.
Sementara itu, Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana menyampaikan penyusunan KUPA-PPAS ini telah disepakati antara badan anggaran DPRD dengan tim anggaran Kabupaten Banyuwangi. "Alhamdulillah pihak eksekutif dan legislatif bisa sepat dan sinkron membahas APBD Perubahan ini. Setelah KUPA PPAS ini, kami akan terus melakukan pembahasan hingga pengesahan APBD Perubahan 2019 ini," kata Made.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Serunya Peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyumas, Empat Pusaka Kebesaran Dikirab Sekaligus
Acara Kirab Pusaka itu merupakan penutup rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyumas.
Baca Selengkapnya4 Provinsi di Papua Belum Rekapitulasi Nasional, Begini Penjelasan KPU
KPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaKPU Rekapitulasi Suara Jabar dan Papua Barat Daya Malam Ini, 3 Provinsi Terakhir Besok
Pihaknya dapat menuntaskan rekapitulasi seluruh suara Pemilu 2024 pada Selasa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Tunda Rekapitulasi Suara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, Ini Alasannya
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengungkapkan kendala tersebut sehubungan dengan adanya rekapitulasi pada tingkat kecamatan belum sepenuhnya rampung.
Baca Selengkapnya3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran
Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024 Kemungkinan Setelah Buka Puasa
Dengan adanya agenda rapat pleno dua provinsi terakhir, kemungkinan penetapan Hasil Pemilu 2024 akan dilakukan malam hari.
Baca SelengkapnyaSaat Upacara Penutupan Prajurit Dikmaba Kopassus, Salah Satu Orangtua Ingin Sang Anak Jadi 'Bintang Lima'
Banjir tangis haru mewarnai Upacara Penutupan Pendidikan Pertama Bintara Kopassus Tahun 2023. Simak informasi selengkapnya.
Baca SelengkapnyaPeringatan Keras KPU: Jangan Pernah Potong Hak Petugas KPPS!
Dibutuhkan komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,
Baca SelengkapnyaKPU Kebut Rekapitulasi Hasil Pemilu di Jawa Barat dan 3 Provinsi Hari Ini
KPU saat ini masih berfokus dengan merampungkan seluruh rekapitulasi nasional dengan waktu tersisa hingga tanggal 20 Maret 2024.
Baca Selengkapnya