Pemkab Bogor dan DPRD Putuskan APBD Tahun 2023, Ini Besarannya
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD menyepakati anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2023 sebesar Rp9,14 triliun, dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (30/11) malam. Dalam APBD 2023 pun dianggarkan Rp365 miliar untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan memerintahkan jajarannya mengambil kebijakan strategis, untuk mengejawantahkan seluruh program yang termaktum dalam APBD 2023.
Rudy mengungkapkan, setelah disahkan APBD Kabupaten Bogor terlebih dulu harus dievaluasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sehingga seluruh program dapa berjalan efektif mulai Maret 2023.
"Tapi proses lelang bisa sudah dimulai dari sekarang, sehingga nanti saat evaluasi dari Gubernur selesai, semua program bisa langsung berjalan. Harapannya, pekerjaan infrastruktur bisa lebih cepat selesai," kata Rudy.
Selain itu, Rudy juga mendorong Pemkab Bogor agar menyelesaikan seluruh target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023.
Terlebih, enam bulan sebelum Pemilu 2024 Bupati Bogor dilarang untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Seperti melakukan lelang jabatan, hingga rotasi mutasi jabatan di kalangan ASN.
"Nah sekarang masih ada waktu. Setahu saya ada 65 jabatan kosong harus segera diisi, untuk upaya percepatan pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RPJMD. Tahun 2023 itu pertaruhannya, target tercapai atau tidak," tegas Rudy.
Sementara Iwan Setiawan mengungkapkan postur APBD 2023 Kabupaten Bogor terdiri dari target Pendapatan Daerah sekitar Rp8,5 triliun, kemudian belanja daerah ditarget Rp9,14 triliun. Menurut Iwan, terdapat defisit anggaran sekitar Rp642 miliar telah tertutupi oleh pembiayaan netto.
"Dalam APBD 2023 terdapat belanja peningkatan infrastruktur desa, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, gaji P3K dan dana kelurahan sesuai mandat surat Kementerian Keuangan," beber Iwan Setiawan.
Dalam surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-194/PK/2022, beberapa kegiatan yang dianggarkan dalam APBD 2023 Kabupaten Bogor yakni, program bantuan keuangan infrastruktur desa bertajuk Satu Miliar Satu Desa (Samisade) sebesari Rp407 miliar. Kemudian anggaran kelurahan Rp19 miliar. Ada pun anggaran gaji P3K sebesar Rp365 miliar.
"Tahun 2021 kami melakukan pengangkatan P3K 1.177 orang, tahun 2022 pengangkatan 1.691 orang dan tahun 2023 pengangkatan P3K 3.620 orang. Sehingga sampai 2023 ada 6.488 P3K dilakukan pengangkatan," jelas Iwan.
Iwan juga memastikan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023, Pemkab Bogor memberikan porsi anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 27 persen, sektor kesehatan 15,70 persen, sektor infrastruktur 19,33 persen dan dana transfer ke desa 17 persen.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penerimaan PPPK Segera Dibuka, Pemkab Bogor Usulkan 2.235 Formasi
Pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan 2.235 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaPejabat BPPD Potong Intensif ASN Rp2,7 Miliar untuk Bupati Sidoarjo
Permintaan dana insentif itu disampaikan tersangka secara langsung dan ASN dilarang membahasnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali
Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca SelengkapnyaGibran Minta DPRD Segera Eksekusi APBD untuk Kepentingan Warga
Penggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam
Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran Bakal Gelar Kampanye Akbar di Kandang Banteng
Prabowo-Gibran berencana melakukan kampanye akbar di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaBawaslu Kabupaten Bogor Temukan Penggelembungan Suara Antarpartai dan Antarcaleg
Beberapa kecamatan yang tercatat mengalami pergeseran suara antara lain, Ciseeng, Klapanunggal, Gunungputri, Bojonggede, Jasinga, dan Citeureup.
Baca Selengkapnya