Merdeka.com - Sebanyak 517 pengaduan diterima Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N -LAPOR) sepanjang 2022.

Dari jumlah tersebut, 314 pengaduan atau laporan sudah diselesaikan. Sedangkan 150 laporan masih dalam proses tindak lanjut, dan sisanya belum ditindaklanjuti.

Dari ratusan pengaduan tersebut, bidang infrastruktur paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 68 keluhan. Umumnya keluhan yang ditujukan kepada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi tersebut berupa jalan rusak, jembatan dan saluran irigasi yang perlu penanganan.

“Memang infrastruktur masih kerap dikeluhkan, karena memang berhubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri. Namun wajib hukumnya keluhan itu ditindaklanjuti,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, Jumat (16/12).

Keluhan terbanyak selanjutnya ditujukan kepada Dinas Sosial terkait penyaluran bantuan kepada masyarakat. Jumlah pengaduan untuk instansi ini sebanyak 52 laporan.

Lalu pengaduan terbanyak juga ditujukan kepada Dinas Ketenagakerjaan dengan jumlah 40 laporan. Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 35 laporan, serta Dinas Perhubungan sebanyak 26 laporan.

Sub Koordinator pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bekasi, Rhamdan Nurul Ikhsan mengatakan, mayoritas laporan itu dilayangkan pada situs resmi SP4N Lapor yang dikelola pemerintah pusat. Sebanyak 505 laporan disampaikan melalui laman resmi, kemudian sisanya melalui aplikasi pesan singkat di ponsel.

“Kami sebagai admin daerah yang kemudian memilah laporan tersebut sesuai persoalan yang dikeluhkan. Selanjutnya kami segera disposisi pada instansi terkait,” ucapnya.

Rhamdan mengatakan, klasifikasi laporan terbagi menjadi empat yakni aspirasi, pengaduan berkadar pengawasan, pengaduan tidak berkadar pengawasan dan permintaan informasi. Dari keempat laporan tersebut, paling banyak laporan berkadar pengawasan.

“Ada sekitar 385 laporan yang klasifikasinya berkadar pengawasan. Ini paling banyak. Ada juga yang sifatnya aspirasi meski memang terbilang sedikit hanya empat laporan,” katanya.

Meski masih terdapat pengaduan yang belum rampung ditindaklanjuti, kata Rhamdan, bukan berarti kinerja Pemkab Bekasi rendah. Karena tindak lanjut yang dilakukan lebih komprehensif sehingga mampu menyelesaikan permasalahan secara langsung.

“Jadi kan laporan masuk ke dinas kemudian wajib dijawab. Bentuk jawaban yang disampaikan itu yang langsung pada pokok persoalan dan solusinya. Jadi bukan sebatas formalitas menjawab persoalan. Maka proses tindak lanjut laporan ini masih memerlukan waktu,” ungkapnya.