Merdeka.com - Jatah pupuk subsidi dari pemerintah pusat yang diterima Kabupaten Banyuwangi berkurang hingga 46 persen, dari 61.000 ton di tahun 2019 hanya mendapat 38.000 ton di tahun 2020. Hal ini yang membuat petani sulit mendapatkan pupuk subsidi, jatahnya berkurang dan harus melalui kartu tani.

Mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya membantu dengan mengalokasikan Rp 10 miliar untuk pengadaan pupuk organik cair. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong petani agar mulai beralih memaksimalkan pupuk organik yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan.

"Solusinya, rakyat harus mandiri sekarang ini, mulai menggunakan kembali pupuk organik. Pemerintah daerah sebenarnya tidak tinggal diam. Kami secara khusus menyiapkan anggaran Rp 10 miliar untuk membeli pupuk organik cair untuk membantu dan sudah kita lakukan di tahun 2020 ini. Sudah sampai ke kelompok tani," ujar Kepala Dinas Pertanian Banyuwangi, Arief Setiawan, Senin (21/9).

Arief mengatakan, saat ini sisa pupuk subsidi yang tersisa tinggal 88 ton, jumlah tersebut tentu tidak mencukupi dari data luasan areal persawahan di Banyuwangi yang mencapai 65 ribu hektare dengan 178 ribu petani. Sisa pupuk subsidi 88 ton, kata Arief, juga hanya terbatas untuk 5 kecamatan.

"Tiga bulan terakhir ini, pupuk kita yang urea tinggal 88 ton. Jadi sisa sedikit saja sekarang ini, sisa tidak sampai 5 persen, dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh petani, karena jatah untuk satu tahun pupuk kita dikurangi hingga 46 persen. Dan sekarang mekanismenya juga mua dirubah oleh pemerintah pusat," katanya.

Selain jatah pupuk subsidi berkurang, petani juga baru bisa mendapatkan kartu tani, sementara masih banyak yang belum mendapatkan kartu tani.

Saat ini, kata Arief terdapat 92.000 petani yang diajukan untuk mendapatkan kartu tani, sementara ada 34.000 yang dikembalikan oleh pemerintah pusat karena tidak sesuai dengan data pribadi petani.

"Kartu tani yang sudah jadi hanya 92 ribu, cuma dikembalikan lagi 34 ribu untuk diverifikasi ulang karena tidak sesuai dengan by name dan address. Itu belum yang kartu taninya hilang, petani lupa nomor PIN dan lain lain, jadi banyak faktor," jelasnya.

Selain kartu tani, Pemkab Banyuwangi juga sudah mengajukan data kebutuhan pupuk, benih, pestisida, alat dan mesin pertanian hingga modal kerja untuk 113.895 petani melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) selama satu musim tanam. Upaya tersebut kata Arief sebenarnya dilakukan untuk menata sesuai kebutuhan petani dan menekan praktik bisnis penimbunan.

"Masyarakat beli ke kios kios pupuk, menggunakan kartu tani, berdasarkan E-RDKK. Kita ingin menata yang lebih tertib sebenarnya, hanya proses membeli dengan kartu tani dengan yang membeli pupuk dengan cara biasa sebelumnya, ini yang butuh penyesuaian," jelasnya.

Terkait pupuk sendiri, sistem E-RDKK mengatur jatah petani mendapatkan pupuk subsidi sesuai luas lahan, per hektarnya petani mendapatkan 2 kwintal pupuk subsidi. Namun karena jatah dari pemerintah pusat berkurang hingga 46 persen, pihaknya mengimbau petani harus mandiri dan mulai menggunakan pupuk organik.

"Karena jatahnya berkurang dari pemerintah, maka mereka harus membeli pupuk non subsidi. Solusinya, rakyat harus mandiri sekarang ini. Saya mohon petani bisa menyadari pupuk subsidi kurang jatahnya, sehingga masyarakat bisa gunakan selain subsidi, dan mulai kembali menggunakan pupuk organik," jelasnya.

Reporter:Mohammad Ulil Albab