Pemilihan Ketum GP Ansor utamakan sistem musyawarah untuk mufakat
Merdeka.com - Salah satu agenda Kongres Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Pondok Pesantren Pandanaran, Sleman, Yogyakarta, adalah pemilihan ketua umum. Dalam tata tertib kongres dijelaskan, pemilihan ketua umum Ansor kali ini dilakukan dengan sistem musyawarah untuk mufakat atau Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa).
Bila tidak tercapai mufakat, maka pemilihan calon dilakukan dengan sistem pemungutan langsung. "Jadi sepertinya memang diarahkan untuk aklamasi. Mirip Muktamar NU dulu," kata Ketua Pengurus Cabang GP Ansor Jakarta Pusat Ahmad Fadli kepada merdeka.com, Kamis (26/11).
Dampak dari sistem tersebut, setiap nama bakal calon yang namanya mencuat sebelum kongres perlahan-lahan menahan diri. Bahkan, Fadli mendengar bila Dhohir Faris, mantu Gus Dur, yang sebelumnya disebut-sebut bakal maju telah mengundurkan diri.
"Saya mendengar Gus Dhohir (Dhohir Faris) ini katanya mengundurkan diri. Ini memang belum jelas, nanti dibahas dulu," katanya melanjutkan.
Sebelumnya, dalam rilis Dhohir Faris memang menyatakan diri mundur dari pencalonan ketum GP Ansor. Dia memilih berkhidmad kepada organisasi, dan mendukung kepengurusan sekarang atau siapapun yang akan terpilih dalam kongres nanti.
"Berdasar pemberitaan berbagai media banyak yang menyatakan saya akan maju sebagai calon ketum GP Ansor. Dengan ini saya menyatakan diri tidak akan maju sebagai calon ketua umum," kata Faris.
"Banyak dukungan kepada saya tapi mari kita mendukung pada para calon yang sudah resmi mendaftarkan diri," ujar suami Yenni Wahid itu menegaskan.
Hingga saat ini memang belum ada calon resmi mendaftar sebagai calon ketua umum. GP Ansor baru akan melakukan rapat membahas tata tertib sore ini.
Adapun soal sistem Ahwa pada kongres kali ini, setiap pengurus cabang di sebelas zona diminta menyetor satu nama untuk menjadi anggota formatur. Selanjutnya sebelas anggota formatur yang dipilih pengurus cabang di sebelas zona tadi akan memilih ketua umum. Sesuai tatib, bila sistem ini tidak mencapai mufakat baru akan dilakukan pemilihan langsung.
Khusen Khadiri, dari PC GP Ansor Kota Balikpapan mengaku masih bingung dengan peta pemilihan ketum GP Ansor kali ini. "Saya belum tahu calonnya siapa. Ini beda dengan dulu, sekarang saya belum tahu," ujarnya menegaskan.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengertian Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Lengkap dengan Kekurangan dan Kelebihannya
Dalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, bukan kandidat individual.
Baca SelengkapnyaMengenal Sistem Pemilu di Indonesia, Lengkap Beserta Asas dan Tujuannya
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokratis yang dilakukan secara periodik di suatu negara untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin tertentu.
Baca SelengkapnyaPELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaJenis Pelanggaran Pemilu dan Cara Melaporkannya, Perlu Diketahui
Pelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan umum suatu negara.
Baca SelengkapnyaIni 6 Syarat Pemilih dalam Pemilu 2024 Sesuai Undang-Undang, Ketahui Batas Waktu Memilih di TPS
Berikut enam syarat pemilih dalam Pemilu 2024 sesuai dengan Undang-Undang berlaku.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III Sebut Pengganti Firli Bahuri Harus Lewat Pansel Sesuai UU KPK
Menurutnya, perlu digarisbawahi bahwa pada saat para calon tak terpilih tersebut mengikuti proses pemilihan.
Baca SelengkapnyaGelar Sidak, Pj Gubernur Kaltim Kecewa Banyak ASN Tidak Masuk Kerja
Kekecewaan Akmal makin membesar kala melihat rekapitulasi sistem absensi di kantor tersebut.
Baca SelengkapnyaGanjar soal Sirekap Dianggap Gagal: Kita Butuh Pengakuan KPU untuk Minta Maaf
Ganjar Pranowo menilai sistem SIREKAP besutan Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal.
Baca Selengkapnya