Merdeka.com - Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai membantah tudingan berbagai pihak yang menyatakan pemerintah tidak memiliki desain untuk pembangunan Papua. Dia menyatakan, desain itu sudah dirumuskan sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilantik pada periode pertama 2004 lalu.

Velix melanjutkan, komitmen itu tetap berlanjut ketika SBY mendapat kembali menjadi Presiden kedua kali pada 20 Oktober 2009. Di bawah Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, pemerintah sudah menetapak lima posisi dasar sebagai desain kebijakan komprehensif bagi tanah Papua.

"Berulang kali, Presiden SBY selalu memberikan direktif kepada Kementerian, Lembaga, termasuk TNI Polri untuk mengelola Papua dengan hati, tidak berpikir business as usual, perlu terobosan, dan bahkan thinking outside the box," ujar Velix di Jakarta, Senin (18/6).

Kelima posisi dasar itu antara lain,

1. Menguatkan kedaulatan NKRI dengan tetap menghormati keragaman dan kekhususan rakyat dan wilayah Papua;

2. Menata dan mengoptimalisasi pelaksanaan UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua;

3. Melakukan affirmative policies sebagai sebuah diskriminasi positif dan rekognisi atas hak-hak dasar rakyat Papua, seperti akses ke perguruan tinggi bermutu, karier di birokrasi dan TNI/Polri, maupun pengusaha asli Papua;

4. Mendesain strategi, kebijakan, dan program, termasuk pembiayaan guna percepatan pembangunan wilayah dan pemberdayaan rakyat Papua; dan 5. Mengedepankan penghormatan atas HAM dan mengurangi tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis Papua maupun yang dilakukan oleh oknum aparat negara diluar batas kepatutan.

Dari rilis yang diterima merdeka.com, pemerintah melakukan pembenahan terhadap desain perencanaan untuk Papua. Salah satunya memasukkannya secara khusus di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.

Melalui cara ini, pemerintah membalikkan pendekatan dari sektoral menuju dimensi kewilayahan dengan konteks wilayah lebih luas. Langkah itu dilakukan untuk merumuskan kebijakan luster-kluster sesuai budaya rakyat Papua.

"Untuk itu, Papua juga ditempatkan sebagai koridor Papua-Kepulauan Maluku di dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)," tandasnya.

Pembenahan desain regulasi juga dilakukan pemerintah dengan melakukan desentralisasi yang bersifat asimetrik melalui kebijakan dan program sektoral yang disesuaikan dalam payung Otonomi Khusus. Sehingga, seluruh sistem regulasi baik perkebunan, perikanan, pertambangan dan politik sesuai dengan keinginan masyarakat Papua.

"Presiden SBY menyadari bahwa masih ada kendala yang dihadapi untuk menyelaraskan desain sektoral dan desain Otonomi Khusus. Hal ini adalah pekerjaan rumah kita," lanjut dia.

Kemudian, pemerintah juga mengedepankan aspek kesejahteraan dengan membenahi desain pembiayaan. Kebijakan ini, imbuh Velix, sudah dilakukan sejak 2005 hingga 2012 berupa desentralisasi fiskal dengan meningkatkan alokasi dana. Khusus tahun ini, pemerintah sudah mengucurkan dana sebesar Rp 30 triliun untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Bahkan, untuk mendorong percepatan pembangunan tanah Papua, Presiden SBY menambahkan dana SAL dalam APBN-P 2012 kepada Papua lebih dari Rp 3 triliun untuk peningkatan koneksivitas ke seluruh pelosok kampung-kampung Papua. Pemerintah kini berupaya keras untuk melakukan re-negosiasi kontrak karya pertambangan yang dirasakan tidak adil bagi tanah Papua maupun pemerintah Indonesia," tuturnya.

Pemerintah juga berupaya menata desain kelembagaan pemerintahan daerah Papua dengan kekhususan yang dimiliki dalam payung Otonomi Khusus untuk menguatkan kapasitas lembaga eksekutif, DPRP, dan MRP (Majelis Rakyat Papua). SBY berupaya keras telah menerbitkan PP No. 54 tahun 2004 tentang MRP.

"Karena itu, tidaklah benar jika ada pandangan bahwa Pemerintah tidak memiliki desain pembangunan Papua maupun pemerintah melakukan pembiaran terhadap rakyat Papua. Presiden sangat menjunjung setiap anak bangsa di tanah Papua untuk bebas berekspresi sebagaimana amanat dan tuntutan konstitusi 1945," pungkasnya.