Pemerintah Siapkan 3 Indikator Agar Daerah Bisa Longgarkan PSBB

Merdeka.com - Pemerintah saat ini sedang merancang terkait pelonggaran kegiatan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, saat ini pemerintah sedang merumuskan protokol masyarakat yang produktif dan aman di tengah Pandemi Covid-19.

Dia menjelaskan ada tiga indikator yang ditetapkan jika daerah bisa menetapkan pelonggaran. "Jadi tiga indikator kita akan menempatkan sebuah daerah itu siap atau tidak," kata Suharso melalui siaran telekonference, Rabu (20/5).

Dia menjelaskan indikator tersebut berdasarkan kebijakan dan pertanggungtanggungjawaban secara ilmiah. Serta data-data yang kredibel dan sebuah kebijakan itu dikeluarkan terutama terkait dengan kesehatan itu benar-benar bisa diterima.

"Adapun pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada pilihan kecuali kita memang harus dancing, harus hidup bersama dengan Covid," kata Suharso.

Dia menjelaskan hidup bersama dengan Covid yaitu dengan merujuk WHO. Sampai ditemukan vaksin, yaitu dengan tidak menambah perluasan penularan semaksimal mungkin.

"Ada sebuah cara untuk menghitung yaitu apa yang disebut dengan basic reproductive number. Jadi basic reproduction number itu, basic reproduksi number itu adalah sebuah angka yang menunjukkan sebuah virus atau sebuah bakteri atau sebuah penyakit itu bagaimana daya tularnya dari seseorang ke orang lain," tambah Suharso.

Dia mencontohkan seperti campak yang data tularnya 12 sampai 18. Artinya kata dia basic reproduction number atau yang disingkat dengan R0, atau R-naught, itu campak 12-18 melalui aerosol. Kemudian ada juga misalnya kata Suharso batuk rejan atau perkusis itu 5,5.

Kemudian kalau flu Spanyol pada 100 tahun yang lalu itu 1,4 sampai 2,8. Artinya satu orang itu bisa menularkan sampai 2,3 orang. Dia menjelaskan untuk Indonesia hari ini diperkirakan 2,5. Artinya kata dia 1 orang itu bisa menularkan ke 2 atau 3 orang. Sebab itu saat ini pemerintah akan berusaha untuk menurunkan R0nya. Caranya adalah melalui modifikasi yaitu PSBB dan protokol kesehatan.

"Jadi itu caranya adalah untuk kita bagaimana menekan apa yang disebut dengan R0 itu. Jadi R0 itu akan kita tekan sedemikian rupa. R0 itu pada waktu T disebut dengan RT. Jadi bukan rukun tetangga tetapi RT," ungkap Suharso.

Lanjutan

Kedua, kata Suharso, yaitu menggunakan indikator sistem kesehatan. Seberapa tinggi kata dia adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespon untuk pelayanan covid. Apabila kata dia nanti ada penularan baru atau ada yang mesti dirawat itu benar-benar tersedia atau tidak. Dia mencontohkan jika ada sebuah rumah sakit memiliki 100 tempat tidur maka maksimum 60 tempat tidur untuk Covid-19.

"Itu yang disebut dengan kapasitas sistem kesehatan yang terukur yang bisa dipakai dalam rangka apakah kita melonggarkan atau tidak melonggarkan, mengurangi atau tidak mengurangi PSBB," ungkap Suharso.

Kemudian yang ketiga yaitu, dilakukan tes masif untuk mengetahui sekelompok masyarakat berpotensi atau terpapar Covid-18. Hal tersebut juga menentukan apakah daerah tersebut bisa dilakukan pelonggaran PSBB.

"Surveillance. Jadi surveillance itu adalah cara kita menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki covid atau tidak. Untuk itu dilakukan test masif," jelas Suharso.