Pemerintah sepakat tuntaskan 7 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu

Merdeka.com - Setelah lama ditunggu-tunggu, pemerintah akhirnya sepakat untuk menuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu. Jaksa Agung Prasetyo menjelaskan, kasus pelanggaran yang segera ditindaklanjuti adalah yang sudah melalui proses penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Semuanya hasil sidik Komnas HAM. Ada tujuh yang tersisa: kasus Talangsari, Wamena, Wasior, penghilangan paksa orang, peristiwa 'Petrus', peristiwa G30S, kerusuhan Mei 1998," ujar Prasetyo.

Hal itu dikatakan Prasetyo usai rapat yang dihadiri Meko Polhukam Tedjo Eddy Purdijatno, Menkum HAM Yassona Laoly, Kepala BIN Marciano Norman, Ketua Komnas HAM Nurkholis dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, di Kejagung, Jakarta, Selasa (21/4).

Menurut Prasetyo, semua pihak yang hadir dalam rapat tertutup tersebut sepakat menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu tersebut.

Sementara itu, menurut Tedjo, hasil pertemuan tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan intens dalam waktu dekat antara Kemenko Polhukam, Kemenkum HAM, BIN, Polri dan TNI.

"Kami sepakat untuk bicara bagaimana selesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu," tegas Tedjo.

Nurkholis menambahkan, pihaknya juga akan membentuk tim untuk memilah mana kasus yang akan diproses hukum dan mana yang bisa diselesaikan dengan rekonsiliasi.

"Tugasnya memetakan kembali kasus-kasus HAM masa lalu, memilah, memilih mana yang dapat diselesaikan dengan rekonsiliasi," ujarnya.