Pemerintah segera respons keluhan sopir transportasi online
Merdeka.com - Pemerintah akan segera membahas keluhan sopir transporasi online, serta hal-hal terkait hubungan ketenagakerjaan seiring pesatnya perkembangan perekonomian digital di Indonesia.
“Dampak digitalisasi ekonomi, sangat cepat. Pemerintah sangat terbuka menerima masukan semua pihak terkait regulasi ekonomi digital. Termasuk masukan dari para supir transportasi online,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Hayani Rumondang, Kamis, 27 April 2017 di sela-sela seminar Internasional “Ekonomi Digital dan Implikasinya terhadap Ketenagakerjaan” yang berlangsung 26-27 April 2017.
Ia menambahkan, inovasi teknologi digital telah berdampak terhadap dunia kerja dari berbagai aspek mulai dari perjanjian kerja, cara kerja, perlindungan kerja dan hal lain terkait ketenagakerjaan, berbeda sistem kerja yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, diperlukan pendalaman lebih lanjut terkait isu tersebut agar regulasi yang dikeluarkan dapat sejalan.
Dalam forum seminar, Ketua Serikat Pekerja Gojek yang tergabung dalam Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi, Rusli meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjembatani pertemuan antara perwakilan sopir Gojek dengan perusahaan Gojek untuk membahas hubungan kerja.
“Pertemuan serikat pekerja dengan pihak perusahaan sangat mendesak guna membahas hubungan kerja serta kesepakatan harga serta sistem jaminan ketenaga kerjaannya,” kata Rusli.
Hal krusial yang harus dibahas, lanjutnya, adalah terkait kesepakatan penentuan tarif yang semua Rp 14 ribu per tiga kilometer, turun menjadi Rp 12 ribu lalu menjadi Rp 10.400. Penentuan tarif tersebut dilakukan secara sepihak oleh perusahaan Gojek.
“Juga bagaimana sistem perlindungan kepada kami, jika terjadi kecelakaan, yang selama ini belum ada regulasinya,” kata Rusli.
Atas berbagai masukan dari seminar tersebut, pemerintah akan segera melakukan penelaahan lebih lanjut, sehingga tercipta regulasi yang menguntungkan semua pihak.
Seminar yang penyelenggaraannya hasil kerjasama Kemnaker, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kantor Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia (FES) Indonesia ini bertujuan mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait penyusunan regulasi ekonomi digital.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Negara seharusnya tidak absen dalam pembuatan regulasi untuk menyejahterakan ojek online.
Baca SelengkapnyaTujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.
Baca SelengkapnyaBlibli mengajak masyarakat lebih waspada dengan mengenali saluran informasi dan kanal komunikasi resmi Blibli.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menhub Budi mengusulkan Polisi melakukan razia mencari travel gelap saat arus balik lebaran.
Baca SelengkapnyaDriver ojol mengeluhkan sistem mitra dengan aplikator yang dinilai banyak merugikan
Baca SelengkapnyaDriver ojek online berharap pemerintah melakukan langkah penanggulangan konkret terkait polusi udara yang sudah bertahan dalam kurun satu pekan lebih ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.
Baca SelengkapnyaModus pelaku, berpura-pura memesan dan meminta diantarkan ke suatu tempat. Tetapi dalam perjalanan dihabisi.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta meyakini kembalinya tarif sewa rusun adalah langkah tepat.
Baca Selengkapnya