Pemerintah larang angkutan umum digunakan demo
Merdeka.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono menegaskan pemerintah akan menertibkan angkutan kota (angkot) yang digunakan tidak sesuai fungsinya seperti digunakan aksi unjuk rasa.
"Tujuannya agar masyarakat Jakarta terlayani dengan baik, bagaimana jika tiba-tiba angkutan umum hilang karena digunakan untuk demo?" ungkap Pristono kepada wartawan di Balai Kota, Jl Merdeka Selatan, Rabu (14/3).
Menurut Pristono, mengacu ke udang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan umum tidak diperbolehkan beroperasi di luar trayek yang telah ditentukan, apalagi dengan penumpang yang naik ke atap kendaraan.
"Kita tidak melihat bentuk kegiatan atau kampanyenya, apakah itu demo BBM, atau penggunaan angkutan umum untuk pengantar jenazah, ataupun yang lain, semua sama saja. Tapi ke busnya," lanjut Pristono.
Pristono menyarankan bagi peserta demo untuk menggunakan bus wisata ataupun kendaraan sewa sejenisnya sebagai sarana transportasi. Dengan catatan, jumlah penumpang tidak melebihi kapasitas dari kendaraan itu sendiri. "Tentunya jangan sampai melebihi atas atap," lanjutnya.
Pristono menargetkan, dalam satu bulan kedepan permasalahan angkot ini akan selesai dan teratasi dengan baik. Oleh sebab itu, berbagai upaya akan dilakukan oleh Dinas perhubungan DKI Jakarta, dari melengkapi petugas dengan foto hingga pemberlakuan tindakan jera.
"Dinas perhubungan akan dilengkapi dengan foto, sehingga bisa memfoto sopir yang melanggar, mencatat trayek plat kendaraan. Kedepan, kami tidak akan melihat lagi adanya trayek yang disalahgunakan," ungkap Pristono.
Meski mendapat pelarangan beroperasi di luar trayek, namun Pristono tetap membolehkan penggunaan angkot pada hari-hari tertentu seperti penggunaan untuk acara Idul Fitri.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca Selengkapnya19.000 Lebih Pemudik Padati Stasiun Gambir, 40 Rangkaian Kereta Disiapkan Tiap Hari
Pemudik yang turun di zona drop off terlihat membawa tas dan banyak barang hingga ke area tunggu
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya
Pemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KAI Tambah 344 Perjalanan Kereta Api dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, Cek Rutenya di Sini
KAI Tambah 344 Perjalanan Kereta Api dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, Cek Rutenya di Sini
Baca SelengkapnyaStrategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaApa yang Dimaksud dengan Pemilu? Berikut Penjelasan Lengkapnya
Pemilu adalah landasan bagi pembentukan pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaPengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaKronologi Pembakaran Sejumlah Bangunan di Waena Papua Menurut Polisi
Kejadian bermula ketika rombongan massa pengantar jenazah melintas di Lampu Merah Waena.
Baca SelengkapnyaDi Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi
Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca Selengkapnya