Merdeka.com - Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memberikan jaminan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 bakal berjalan lancar. Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi khusus tingkat menteri membahas Pilkada 2018, bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan.

Adapun hasil rapat tersebut membicarakan kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak, termasuk segi logistik, dan keamanan. Serta, Kemenko Polhukam memastikan netralitas aparatur sipil negara dalam jalannya pesta demokrasi sampai pemilihan nanti.

Namun, Wiranto mengakui ada sedikit masalah anggaran yang terlambat turun. Juga, beberapa logistik pemilu rusak. Akan tetapi, dia memastikan di hari pencoblosan, anggaran sudah turun serta kotak dan surat suara sudah aman.

"Dari sisi distribusi logistik pemilu, memang ada daerah daerah yang pada saat proses penyaluran ada logistik yang rusak, surat suara atau kotaknya dan sebagainya, tetapi sudah dilakukan satu produksi ulang dengan dengan cepat, saya sudah menghitung bahwa pada saatnya nanti logistik sudah akan sampai ke alamat jadi tidak akan mengganggu," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (22/6).

Dalam rapat itu, juga disinggung masalah netralitas aparatur sipil negara. Mereka sepakat pilkada nanti tidak ada keberpihakan untuk memenangkan salah satu paslon tertentu.

"Kita juga tadi menegaskan netralitas ASN, termasuk masalah keberpihakan itu juga kita singgung, kita jamin bahwa pada saat nanti tidak akan ada keberpihakan dari pihak pihak tertentu yang memang harus netral pada keadaan itu," kata Wiranto.

Dari segi keamanan, Wiranto memastikan TNI dan Polri bakal menurunkan seluruh personelnya untuk menjaga seluruh wilayah tanpa terkecuali provinsi yang tidak melaksanakan Pilkada.

"Polri dan TNI telah mengeluarkan kekuatan yang cukup untuk dapat meng-cover dan mengamankan seluruh daerah pemilihan di 171 daerah. Termasuk daerah yang lain," imbuhnya.