Pemerintah harus pikir nasib petani tembakau bila harga rokok naik
Merdeka.com - Isu akan ada kenaikan harga rokok menjadi Rp 50 ribu perbungkus, menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, tidak setuju jika pemerintah menerapkan wacana tersebut.
Dia meminta semua kebijakan harus dipikirkan matang-matang sebelum diterapkan. Jangan sampai mengeluarkan kebijakan yang salah termasuk dengan menaikkan harga rokok karena ada rakyat kecil yang terkena imbas.
"Saya bukan tidak setuju tanpa alasan. Saya minta pemerintah lebih hati-hati," katanya, dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/8).
Pemerintah, kata dia, jangan hanya melihat dari sisi kesehatan. Sebab, ada nasib petani tembakau yang perlu dipikirkan dan para buruh yang menyangkut masalah ketenagakerjaan.
"Harus diperhatikan juga dari aspek industri, di bawah industri ada petani tembakau. Ada ketenagakerjaan," ujar dia.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, menciptakan lapangan pekerjaan sangat sulit jika para buruh di PHK gara-gara harga rokok naik.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meski demikian, Amalia tidak menyebutkan besaran andil inflasi kenaikan cukai rokok hingga 10 persen di tahun ini.
Baca SelengkapnyaPelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca SelengkapnyaDampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang.
Baca SelengkapnyaAturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya"Ini menyebabkan produksi rokok mengalami penurunan terutama golongan 1 yaitu produsen terbesarnya," ucap Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaTujuan diterbitkannya PMK tersebut yaitu sebagai upaya mengendalikan konsumsi rokok oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca Selengkapnya