Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD Jabar Haris Yuliana meminta pemerintah tingkat kabupaten/kota serta provinsi di Jabar untuk berinovasi guna memudahkan masyarakat mendapatkan e-KTP. Sejauh ini banyak warga yang mengeluhkan lamanya proses pembuatan kartu identitas berbasis elektronik tersebut.

"Kami memohon masyarakat yang belum punya e-KTP meluangkan waktunya untuk melakukan perekaman data. Tapi kami pun meminta dinas terkait di kabupaten dan kota untuk berinovasi, membuat masyarakat yang kesulitan merekam data jadi mudah melakukannya," kata Haris di Bandung, Rabu (23/8).

‎Dia mengakui, dari keluhan yang diterima di kalangan dewan bahwa warga yang kesulitan mendapat e-KTP malah yang tinggal di perkotaan karena memiliki kesibukan saat jam dan hari kerja. Sedangkan permasalahan di kawasan pelosok hanya terkendala jarak dari rumah warga ke kantor Kecamatan tempat perekaman data e-KTP.

"Kalau di pelosok bisa dilakukan dengan cara sistem jemput bola oleh pemerintah kecamatan atau dinas terkait. Namun di perkotaan, warga yang hanya memiliki waktu luang saat akhir pekan atau malam hari, tidak bisa memproses e-KTP ke kantor kecamatannya. Makannya di sini dituntut kreatif," katanya.

Dia mengatakan, salah satu solusi yang bisa dilakukan petugas yakni melakukan perekaman data e-KTP mendatangi rumah atau apartemen di perkotaan, dari pintu ke pintu, saat malam hari atau akhir pekan. Dengan demikian, warga yang sibuk pada hari kerja, dapat dengan mudah merekam data untuk e-KTP.

"Laporan keluhannya ada dari beberapa tempat di Jawa Barat. Intinya itu tergantung pemerintah kota dan kabupaten sebagai pelaksananya, harus kreatif," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menargetkan perekaman KTP elektronik tuntas akhir tahun ini. Sebab, pada 2018 ratusan kabupaten kota di Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada Serentak.

Tjahjo mengatakan berdasarkan data terakhir hingga Juli 2017, warga Indonesia yang telah melakukan perekaman e-KTP sebanyak 94,31 persen atau sekitar 174.715.105 jiwa. Sisanya sebesar 5,69 persen atau sebanyak 10.534.606 penduduk yang belum merekam data e-KTP.

Perekaman dan pencetakan e-KTP, katanya, sempat terkendala dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Namun hambatan tersebut telah diatasi dan bahkan pihaknya telah menyebar tujuh juta blanko e-KTP. Tjahjo mengatakan terdapat juga 800 ribu warga yang memiliki KTP ganda.