Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah harus atasi kebakaran hutan jika tak mau dicap gagal

Pemerintah harus atasi kebakaran hutan jika tak mau dicap gagal Pemadaman kebakaran hutan Riau. ©2015 merdeka.com/abdullah sani

Merdeka.com - Kebakaran hutan di beberapa daerah di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan bukanlah sebuah peristiwa yang baru terjadi kemarin sore. Melainkan, kebakaran hutan merupakan sebuah tradisi yang sudah terjadi semenjak 17 tahun secara berturut-turut.

Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan menyatakan pemerintah harus bergerak cepat menanggulangi kebakaran yang mengakibatkan negara tetangga sampai merasakan asap dari dampak kebakaran hutan itu. Jika tidak, ia menilai pemerintah telah gagal menanggulangi kebakaran hutan.

"Tahun lalu saya diminta dampingi Presiden ke lokasi kebakaran hutan. Kemarin Presiden langsung turun tangan ke lokasi. Kalau tahun depan masih terulang, berarti pemerintahan ini adalah pemerintahan yang gagal," katanya dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (19/9).

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasludin menilai pemerintah cenderung gagap dalam mengantisipasi kebakaran hutan. Hal itu karena Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan akan datangnya El Nino yang menjadi pemicu kebakaran hutan menjadi meluas.

"Jangan seperti pemadam kebakaran, ketika sudah kebakaran baru ribut," katanya.

Oleh sebab itu, dia mengaku pihaknya siap memberikan bantuan berupa penambahan anggaran ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mampu menanggulangi kebakaran hutan. Namun, pihaknya memberikan sebuah syarat.

"Kami siap berikan tambahan anggaran. Dengan satu catatan, tahun depan kebakaran hutan jangan terulang lagi," tandasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang
Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang

Mereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya

Baca Selengkapnya
DPR Minta Paman Bunuh Keponakan Berkedok Kebakaran Dijerat Pembunuhan Berencana
DPR Minta Paman Bunuh Keponakan Berkedok Kebakaran Dijerat Pembunuhan Berencana

Pengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisi III DPR Sudah Ingatkan Potensi Korupsi Timah: Angkanya Fantastis
Komisi III DPR Sudah Ingatkan Potensi Korupsi Timah: Angkanya Fantastis

Politikus Partai Gerindra tersebut juga mengungkap bahaya dari korupsi SDA yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya
Harapan Petani Tembakau ke Presiden Terpilih: Jaga Keberlangsungan Mata Pencaharian Kami
Harapan Petani Tembakau ke Presiden Terpilih: Jaga Keberlangsungan Mata Pencaharian Kami

Samukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.

Baca Selengkapnya
Pj. Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Beri Solusi Cepat untuk Petani
Pj. Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Beri Solusi Cepat untuk Petani

Nana menyebutkan petani saat ini menghadapi tantangan yang besar, seperti dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya
Telan Anggaran Rp824 M, Jokowi Resmikan 3 TPA di Jatim: Dapat Kurangi Masalah Sampah
Telan Anggaran Rp824 M, Jokowi Resmikan 3 TPA di Jatim: Dapat Kurangi Masalah Sampah

Dapat mengurangi permasalahan sampah, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Baca Selengkapnya
Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu: Berujung ke Mana?
Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu: Berujung ke Mana?

Isu hak angket digulirkan untuk mengusut kecurangan Pemilu. Bermula dan berujung ke mana?

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya