Pemerintah gelar simposium nasional penyelesaian kasus HAM berat

Rabu, 13 April 2016 19:02 Reporter : Faiq Hidayat
Pemerintah gelar simposium nasional penyelesaian kasus HAM berat Aksi Kamisan. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Merdeka.com - Panitia simposium nasional akan membahas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tahun 1965 di Hotel Arya Duta Jakarta, pada 18-19 April besok. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidarto Danusubroto mengatakan, dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) penanganan kasus pelanggaran HAM memerlukan perlakuan khusus.

"Kami berharap simposium nasional ini bisa menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan secara komprehensif kasus pelanggaran HAM berat dalam tragedi kemanusiaan 1965. Mulai dari konsep pemulihan korban sampai rehabilitasi korban dan lainnya," kata Sidarto saat jumpa pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (13/4).

Menurut dia, simposium nasional ini bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat secara adil, jujur dan beradab. Pihaknya juga akan mengundang keluarga korban, aktivis HAM, TNI-Polri dan pemerintah dalam simposium nasional ini.

"Simposium adalah betul-betul terobosan kita bersama. Generasi ini punya utang sejarah dan jangan sampai kita wariskan. Dan kita harapkan bisa diselesaikan di generasi kita," kata dia.

Sementara di tempat yang sama, Ketua Pantia Pelaksana Simposium Nasional, Suryo Susilo mengatakan acara ini akan dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan yakni Partai Politik, tokoh atau pegiat HAM, kalangan akademisi, eks PKI, TNI-Polri, organisasi masyarakat, keluarga korban dan perwakilan pemerintah. Selain itu, narasumber acara ini yaitu Buya Syafii Ma'arif, Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo, Taufik Abudllah, Todung Mulya Lubis, Letjen (Purn) Agus Widjojo, Kamala Chandrakirana, dan Ketua PB NU KH Marsudi Suhud.

"Kepantiaan ini atas kerja sama 10 institusi yaitu FISIPOL UGM, Universitas Udayana, Universitan Islam Negeri Sunan Kalijaga, Komnas HAM, Wantimpres, Kemenko Polhukam, Dewan Pers, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Univesitas Islam Indonesia, dan Institute For Peace and Democracy," kata dia. [lia]

Topik berita Terkait:
  1. Pelanggaran HAM
  2. G30S
  3. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini