Pemerintah Gandeng KPK Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah

Senin, 23 Mei 2022 14:45 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah
Pemerintah Gandeng KPK Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah Mahfud MD. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Pemerintah akan membentuk tim khusus lintas kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian untuk menuntaskan persoalan mafia tanah. Tim khusus itu salah satunya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mafia-mafia juga akan kami selesaikan dan kami sudah sepakat untuk segera membentuk tim lintas kementerian dan lembaga, termasuk KPK, untuk melakukan prosedur dan melakukan penilaian atas ini semua. Saya akan tindak lanjuti," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/5).

Mahfud MD juga menjamin pemerintah dan aparat penegak hukum akan sangat tegas menindak siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana mafia tanah.

"Kami sekarang akan tegas kalau ada indikasi pidananya, lalu bekerja di tingkat bawah sampai ke atas. Kejaksaan Agung akan melakukan tindakan tegas untuk melakukan penyidikan hingga putusan pengadilan yang sudah inkrah sekali pun akan kami tingkatkan perdatanya," ujar dia.

2 dari 3 halaman

Pemerintah Kerap Dapat Laporan Kasus Mafia Tanah

Dia mengatakan, pemerintah telah mendengar banyak kasus mafia tanah yang telah merampas tanah masyarakat dan juga tanah negara. Menurut dia, dalam beberapa kasus mafia tanah bahkan kerap memenangkan perkara persoalan kepemilikan tanah di pengadilan.

"Orang enggak pernah menjual tanahnya tiba-tiba sudah dimiliki orang lain. Ketika ditanyakan, disuruh menggugat ke pengadilan; ketika di pengadilan, dikalahkan. Itu yang banyak (terjadi)," kata Mahfud MD.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memerintahkan jajarannya untuk menuntaskan hak rakyat yang menyangkut kepemilikan tanah. Jika pemerintah memiliki kewajiban pembayaran atas hak atau kepemilikan tanah kepada masyarakat, maka itu harus diselesaikan.

"Ini tadi Presiden memerintahkan agar tegas menyangkut hak rakyat dan negara sendiri akan patuh terhadap aturan hukum jika pemerintah memang punya kewajiban untuk membayar ganti rugi tanah," kata dia.

3 dari 3 halaman

Kasus Mafia Tanah Dibongkar Aparat

Dalam beberapa bulan terakhir, kasus dugaan penggelapan hak atas tanah yang dilakukan oleh mafia tanah terungkap setelah diselidiki oleh jajaran Kepolisian RI (Polri) dan Kejaksaan Agung.

Beberapa kasus mafia tanah itu, antara lain kasus di Cipayung, Jakarta Timur dan di Depok, Jawa Barat, yang melibatkan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Selain itu, ada pula kasus mafia tanah pada aset milik PT Pertamina di Jalan Pemuda, Jakarta Timur

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil sebelumnya menjelaskan pada 2021 terdapat 63 kasus kejahatan tanah atau mafia tanah yang telah diselesaikan.

Dari 63 kasus mafia tanah di 2021 tersebut, modus operandi terbanyak yang dilakukan mafia tanah adalah memalsukan dokumen. Selain itu, modus lainnya ialah dengan pendudukan ilegal dan rekayasa kasus di pengadilan.

Baca juga:
Kejati DKI Lanjut Geledah Rumah Notaris di Jatibening Terkait Kasus Mafia Tanah
Kasus Korupsi Pengadaan Tanah, Eks Kadis Perindagkop Aceh Tamiang Jadi Tersangka
Kasus Mafia Tanah Pertamina di Rawamangun Naik Penyidikan, Kejati DKI Buru Tersangka
Kasus Mafia Tanah, Kantor BPN Langkat Digeledah Petugas
Kasus Mafia Tanah di Cipayung, Kejati DKI Geledah Rumah Makelar
Kasus Mafia Tanah Cipayung, Rumah Eks Pejabat Dinas Pertamanan DKI Digeledah
Jadi Korban Mafia Tanah, Nirina Zubir Ungkap Perasaan dan Emosinya

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini