Merdeka.com - Sejumlah pengasuh pesantren NU Jawa Tengah dan Jawa Timur meminta pemerintah mendukung kesiapan pondok pesantren dalam menghadapi pembelajaran di era new normal pada masa pandemi Covid-19. Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, pesantren membutuhkan layanan dan penambahan fasilitas pendukung dalam upaya menerapkan protokol kesehatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Pengasuh Pon pes Roudlotut Tholibin Rembang Jawa Tengah, Yahya Cholil Staquf usai melakukan pertemuan dengan puluhan kiai sepuh pengasuh pesantren se-Jawa Timur dan Jawa Tengah di Lirboyo, Kota Kediri.

"Selain itu karena mayoritas santri berasal dari kalangan menengah ke bawah pesantren berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan dan pembiayaan pelaksanaan rapid test terhadap santri yang akan kembali ke pesantren," kata Yahya Cholil Staquf, Kamis (25/6).

Dia juga mengimbau semua pihak untuk memberikan perhatian lebih besar pada aspek kuratif atau penyembuhan bukan sekedar pencegahan Covid-19.

"Caranya dengan menambah fasilitas publik dan pembiayaan ketika terjadi kasus Covid-19 yang menimpa warga di lingkungan pesantren," tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang doa-doa khusus dari para kiai sepuh kepada seluruh masyarakat agar diamalkan secara istiqomah. Tujuannya agar terhindar dari wabah Covid-19 dan fitnah yang menyertainya.

PBNU akan membawa hasil pertemuan tersebut untuk dilakukan pembicaraan dengan pemerintah tentang skema pemberian dukungan fasilitas tersebut.

Adapun beberapa pengurus PBNU yang hadir dalam pertemuan tersebut Rais Aam PBNU Kiai Miftahchul Akyar, Rois Syuriyah PWNU Jawa Tengah Kiai Ubaidullah Shodaqoh dan kiai Hasan Mutawail Alallah dari PWNU Jawa Timur.

Serta sejumlah pengasuh pesantren seperti Kiai Anwar Mansur, KH Kafabihi Mahrus dari Lirboyo Kiai Ubaidillah Faqih Dari Pesantren Langitan, KH Anwar Iskandar dari Pesantren Al Aamiin Rejomulyo Kediri, dan KH Dian Nafi' Dari Ponpes Al Muayaad Surakarta. KH Ali Masyhuri dari Sidoarjo, KH Najib dari Krapyak Yogyakarta, KH Muadz Thohir dari Kajen Jawa Tengah dan KH Idris Hamid dari Pasuruan.