Pemerintah didesak buat pengakuan pelanggaran HAM kasus Mei '98
Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi melalui Jaksa Agung, Menko Polhukam, Kemenkum HAM membentuk tim pengusutan kasus Hak Asasi Manusia (HAM). Namun pegiat HAM melihat pengungkapan kasus masa lalu sulit dilakukan jika tak ada pengakuan dari negara tentang terjadinya pelanggaran HAM di masa lalu.
Pemerintah juga membuka kemungkinan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang tergolong berat melalui pendekatan rekonsiliasi. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak melalui jalur hukum atau yudisial.
Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos menjelaskan, misalnya dugaan pelanggaran kasus HAM pada tragedi Mei 1998, hal itu sulit diungkap jika tak ada pengakuan dari negara bahwa dalam kasus itu memang benar adanya pelanggaran HAM.
"Misalnya peristiwa 98, yang penting adalah pengakuan dari negara. Dulu Gus Dur pernah, tapi presiden, bukan negara," kata Bonar, Minggu (24/5).
Bona juga menyayangkan tidak ada sedikitpun permintaan maaf atas tragedi 1998 itu dari negara kepada para keluarga korban. Apalagi, untuk mengungkap siapa aktor intelektual di balik tragedi '98 itu.
"Minta maaf harus perseorangan, ini memang sulit, tapi kan bentuk tanggung jawab negara," tutur dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin berpendapat bahwa rekonsiliasi tidak dapat dilakukan tanpa adanya pengakuan dari negara. Karena itu dia mendesak agar negara lebih dulu mengakui bahwa ada terjadi pelanggaran HAM khususnya dalam kasus penculikan dan penembakan sejumlah aktivis mahasiswa pada Mei '98.
"Rekonsiliasi ini tidak bisa dilakukan tanpa pengakuan," ungkapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ibu Hamil yang Hendak Melahirkan Ini Terjebak di Pasar Tipar, Sampai Dievakuasi Kepolisian
Warga dan pedagang yang melihat Maya merintih kesakitan mencoba membantunya dan langsung menghubungi petugas keamanan.
Baca SelengkapnyaPerbedaan Pilihan Jangan Timbulkan Perpecahan Pasca-Pemilu, Perkuat Kembali Persaudaraan
Perbedaan pilihan saat Pemilu lalu seharusnya bisa disikapi dengan bijak. Sudah saatnya semua pihak ikut menjaga situasi tetap tenang terlebih di bulan Ramadan.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Empat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim
Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca SelengkapnyaRespons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?
Tudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaHore! Pemerintah Bagi-Bagi BLT Rp600.000 di Bulan Ramadan
Rencananya, BLT tersebut akan mulai dibagikan pada bulan Maret atau bertepatan dengan bulan Ramadan.
Baca SelengkapnyaRespons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaPemprov Jabar Ingatkan Tempat Hiburan Malam Tak buat Gaduh Selama Ramadan, Polisi Gencar Patroli Awasi Balap Liar
Kegiatan SOTR kerap disertai dengan iring-iringan kendaraan bermotor pada malam hari jelang subuh
Baca Selengkapnya