Merdeka.com - Forum Solidaritas Kemanusiaan (FSK) mendesak pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) dalam aksi kekerasan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Papua, Senin (13/9).

“Kami mendorong dibentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mengusut kekerasan di Kiwirok tersebut. Sebabnya, awal mula peristiwanya masih samar sehingga harus terjawab tuntas. Ada dugaan aksi pembakaran itu pecah setelah adanya baku tembak antara KKB dengan aparat," kata anggota pengarah FSK Nursyahbani Katjasungkana melalui keterangan tertulisnya, Selasa (21/9).

Dia memandang peristiwa yang mengakibatkan seorang tenaga kesehatan (nakes) meninggal dan dua nakes perempuan lainnya juga mengalami kekerasan seksual, serta rentetan kekerasan sebelumnya tidak dapat dilihat sebagai kejahatan kriminal biasa.

FSK berharap pemerintah pusat dan pemda Papua mengambil tindakan yang perlu untuk menjaga keamanan pada tempat-tempat pelayanan publik yang esensial seperti puskesmas, rumah sakit, atau pun praktek dokter serta tempat layanan publik lainnya.

Nursyahbani menambahkan laporan TPF nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah pusat bersama pemda Papua untuk membuka kembali dialog antara Jakarta dan Papua demi menyelesaikan persoalan Papua. Menurutnya, TPF penting untuk menghindari segala macam spekulasi yang menimbulkan misleading information and action atas kekerasan tersebut.

TPF bisa dibentuk terdiri dari perwakilan pemerintah, perguruan tinggi, kelompok independen, dan LSM Papua serta Komnas HAM/perwakilan Papua dan Komnas Perempuan. Dengan demikian bisa diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi sampai dengan kekerasan yang terjadi terhadap nakes/puskesmas Kiwirok ini.

Nursyahbani sendiri menyesalkan aksi kekerasan tersebut.

"Kekerasan terhadap nakes tersebut amat disesalkan terutama di saat masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Papua khususnya sangat membutuhkan tenaga kesehatan, terutama dalam menghadapi pandemi," tutupnya.

Reporter: Yopi Makdori/Liputan6.com