Pemerintah berupaya selesaikan 12 kasus pelanggaran HAM di Papua
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan ada sekitar 12 kasus pelanggaran HAM yang harus diselesaikan dengan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Dari 12 kasus yang ada akan dikelompokkan menjadi enam bagian.
"Sehingga hari ini kami melakukan pemetaan kemudian tindak lanjutnya apa yang harus dilakukan. Dan itu siapa yang bertanggungjawab," kata Badrodin usai rapat penyelesaian pelanggaran HAM di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/4).
Menurutnya, penyelesaian kasus HAM tersebut melalui pendekatan politis dan pendekatan hukum. Pendekatan hukum akan langsung diselesaikan oleh Polda Papua dan Komnas HAM yang bekerjasama dengan Kejaksaan Agung
"Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada yang memerlukan keputusan politik karena pelanggaran itu terjadi sebelum tahun 2000. Ada juga yang memang kita sudah anggap selesai seperti penyerangan Polsek Abepura. Itu sudah selesai karena pelakunya juga sudah diproses di peradilan HAM dan juga dibebaskan di Mahkamah Agung, sehingga itu dikatakan selesai," kata dia.
Lanjut dia, penyelesaian kasus yang terkait kriminal akan diserahkan kepada Polda Papua. Dia mencontohkan kasus hilangnya Aristoteles, kini telah diselidiki oleh Polda Papua dan Kodam Cenderawasih.
"Ada yang memang harus dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM dan juga dengan kejaksaan agung agar bisa ditindaklanjuti sampai ke proses peradilan," jelasnya.
Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengatakan pihaknya akan menyelesaikan tiga kasus pelanggaran HAM. Yaitu kasus di Makotabumi, Nabire dan terkait Kongres Rakyat Papua III.
"KRP III, karena itu pasca-kejadian pembubaran ada mayat pada besoknya. Itu nanti kami akan lakukan olah TKP dan penanganannya dengan sungguh-sungguh," ucap Paulus.
Menurutnya, pihaknya akan menyelidiki kasus ini dengan pemerintah pusat. Kasus ini telah terjadi perbedaan pendapat yang membuat opini di luar negeri.
"Jadi saya pikir perlu ada tindak lanjut yang cepat. Terutama yang sudah terjadi opini publik baik di dalam Papua sendiri maupun di luar negeri," ujar Paulus.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca Selengkapnya14 Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua di AS Terancam Dipulangkan, Orang Tua Lapor Komnas HAM
14 Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua di AS Terancam Dipulangkan, Orang Tua Lapor Komnas HAM
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Soroti 12 Peristiwa Kekerasan di Papua dalam Sebulan Terakhir
Mencatat ada 8 orang meninggal dunia, terdiri atas lima anggota TNI/POLRI dan tiga warga sipil
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024
Salah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.
Baca Selengkapnya13 Wilayah di Papua Rawan Jelang Pemilu 2024 & 5 di Antaranya Daerah Zona 'Merah'
Polda Papua juga akan menambah personel Brimob di sejumlah daerah guna memperkuat pengamanan, khususnya pada lima daerah yang menjadi fokus utama.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaIni Daerah di Papua dengan Biaya Distribusi Logistik Pemilu Tertinggi, Butuh Rp10 Miliar Sampai TPS
Tingginya biaya distribusi logistik Pemilu di Papua tidak terlepas dari medan terjal
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Tiga Ini Ungkap Sosok Sersan Asal Papua yang Berani Bentak Dirinya
Cerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca Selengkapnya