Pemerintah Bentuk Pokja Pencegahan dan Penindakan Protokol Kesehatan Pilkada

Sabtu, 19 September 2020 13:04 Reporter : Bachtiarudin Alam
Pemerintah Bentuk Pokja Pencegahan dan Penindakan Protokol Kesehatan Pilkada Ilustrasi Pilkada. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisioner Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan pihaknya bersama institusi lain telah sepakat untuk membentuk kelompok kerja (Pokja) Pencegahan dan Penindakan Protokol Kesehatan selama pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

"Dari Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, Satgas Covid, TNI, Polri menyepakati adanya Pokja pencegahan dan penindakan protokol kesehatan, karena ini harus lintas lembaga," kata Ratna saat diskusi daring SmartFM, Sabtu (19/9).

Hal itu didasari, kata Ratna, karena Bawaslu mengalami kendala kekosongan regulasi. Lantaran UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak mengatur adanya fungsi pengawasan protokol kesehatan baik untuk peserta maupun sanksi.

"Karena memang ada keterbatasan kewenangan yang berkait langsung terkait tahapan pemilihan," ujarnya.

Terlebih dalam waktu dekat Pilkada 2020 akan memasuki tahap kampanye yang sangat berpotensi menimbulkan kerumunan. Termasuk pada tahapan selanjutnya di saat pungut dan hitung di Desember nanti.

"Maka forum ini akan menjadi percepatan informasi dalam penanganan dan pencegahan protokol kesehatan. Terutama terkait pengumpulan masa yang menjadi kewenangan pengawasan dari kepolisian," ujarnya. [eko]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini