Pemda Defisit Anggaran, 20 Ribu Warga OKU Sumsel Batal Terima Bansos
Merdeka.com - Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan menyatakan sebanyak 20 ribu kepala keluarga di kabupaten itu, batal menerima bantuan sosial berupa sembako akibat pemerintah daerah setempat mengalami defisit anggaran.
Pemda melalui Dinas Sosial setempat terpaksa membatalkan program Bantuan Sosial (Bansos) untuk warga terdampak Covid-19 yang semula dijadwalkan disalurkan di akhir tahun 2021.
"Rencananya penyaluran bantuan dilakukan akhir Desember 2021. Berhubung dana di kas daerah kosong, maka program itu akhirnya dibatalkan," kata Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial OKU, HM Kholik di Baturaja, Jumat (31/12) seperti dikutip Antara.
Dijelaskan Kholik, program itu rencananya diusulkan lagi pada 2022 dalam bentuk bantuan yang sama yaitu berupa sembako terdiri atas beras, tepung terigu dan gula pasir senilai Rp200 ribu per KK.
Meskipun dibatalkan, lanjut dia, warga OKU yang terdampak Covid-19 tidak perlu berkecil hati karena program pemerintah pusat yakni pemberian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bisa direalisasikan pada Desember 2021 ini.
"Total warga OKU yang menerima bantuan sosial melalui Program KKS sebanyak 10.600 KPM," jelasnya.
Warga yang menerima KKS ini mendapat voucer senilai Rp200 ribu per orang yang bisa ditukarkan dengan sembako di agen e-Warung yang ada di wilayah masing-masing," ujarnya.
"Penerima KKS dapat mencairkan dana bantuan dalam bentuk sembako sesuai kebutuhan di e-Warung yang telah ditunjuk oleh pihak Bank Mandiri dengan membawa kartu tersebut," ujarnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Baswedan, mengingatkan para pendukungnya agar tak mengalihkan dukungan hanya karena ditawari uang, sembako, hingga bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca SelengkapnyaBansos yang disalurkan pemerintahan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaBawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca Selengkapnya