Merdeka.com - Sempat bereda pesan berantai di aplikasi chat yang menyebut penerbangan internasional dari dan ke Bali akan dibuka 1 Desember 2020. Saat dikonfirmasi, Gubernur Bali Wayan Koster membenarkan wacana itu memang ada tetapi masih dibahas.

"Sedang dibahas (dengan) Menko sama Menteri Perhubungan," kata Koster, saat ditemui di Gedung DPRD Bali, Senin (9/11).

Koster mengatakan, pembukaan penerbangan internasional harus dilakukan untuk pemulihan ekonomi Bali. Seperti pengiriman produk-produk bisnis baik ekspor atau impor.

"Untuk pengiriman produk-produk dan juga (bisnis)," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace. Dia juga menyebut wacana itu bahas.

"Masih dibicarakan dan masih banyak hal yang diperhitungkan. Kita tidak cukup hanya kondisi di Bali, kondisi daerah, negara, pariwisata juga diperhitungkan dengan cermat," ujarnya.

Kesiapan Segala Aspek Harus Diperhitungkan

Terpisah, Sekertaris Daerah (Sekda) Bali, Dewa Made Indra, menyebutkan rencana pembukaan tersebut masih belum dilakukan dan baru sebatas kajian.

"Belum, tentu itu baru kajian-kajian antara pusat dan pemerintah daerah. Melakukan kajian ini, nanti melaporkan kepada Bapak Gubernur kepada pemerintah pusat. Itu baru tingkat kajian diantara pejabat menengah ke bawah. Belum, menjadi keputusan para pimpinan," katanya.

Dia menerangkan, pembukaan penerbangan internasional bukan soal bersedia atau tidak. Namun yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah evaluasi untuk tingkat kesiapan pembukaan tersebut.

"Persoalannya bukan bersedia atau tidak bersedia. Kalau bersedia dan boleh (buka) sudah dari dulu kita buka. Karena ini penting untuk menggerakkan perekonomian kita," katanya.

"Tapi Pemerintah Pusat mengevaluasi tingkat kesiapan kita, jangan sampai ketika dibuka lalu terjadi ekskalasi kasus yang meningkat. Maka yang kita dapatkan bukan manfaat tapi kerugian," ujar Dewa Indra

Menurutnya, sebelum membuka penerbangan tersebut maka yang perlu dilakukan adalah mematangkan kesiapan dulu. Apalagi, dalam hal pembukaan tersebut ada tim yang terpadu mulai dari Kementerian Kesehatan, BNPB, Kemenlu dan Kemenkumham dan semuanya itu melakukan kajian.

"Hasil kajian ini komprehensif. Nanti itu baru dibawa ke level kunjungan kalau di daerah itu Bapak Gubernur di pusat tentu Bapak presiden. Pada waktunya, pemimpin pemerintahan bertemu dan menyepakati. Yang tadi itu,baru kajian-kajian," katanya menyudahi.