Merdeka.com - Nota kesepahaman (MoU) antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kemenkum HAM dibekukan menyusul insiden penamparan sipir saat inspeksi mendadak di Lapas Pekanbaru. Namun, Menkum HAM Amir Syamsuddin memastikan pembekuan itu tidak menghalangi pemberantasan narkoba.

"Sebetulnya tidak ada MoU pun sudah bisa berjalan dengan baik. Menurut aturan, MoU itu bukan perangkat yang wajib," kata Amir di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/4).

Amir menegaskan BNN punya kewenangan penuh, ada atau tidak ada MoU. MoU, katanya, dibuat hanya agar kerjasama antara BNN dan Kemenkum HAM bisa dilakukan dengan kondusif.

"Tapi kalau tak ada MoU, ya Kemenkum HAM selalu mendukung BNN karena yang melakukan penuh mengenai pencegahan, penindakan dan rehabilitasi yang diatur oleh UU adalah BNN," ujarnya.

"Jadi jangan anggap, jika tak ada MoU, maka menjadi tidak akan berjalan sesuai SOP," imbuhnya.

MoU antara BNN dan Kemenkum HAM dibekukan pasca-insiden penamparan saat sidak di Lapas Pekanbaru pekan lalu. Wamenkum HAM Denny Indrayana diduga menampar Darso Sihombing, sipir di Lapas Pekanbaru. Kemenkum HAM sudah membentuk tim pencari fakta untuk kasus ini.