Pembentukan dewan pengawas, salah satu rekomendasi yang dinilai KPK tak perlu

Rabu, 14 Februari 2018 15:44 Reporter : Hari Ariyanti
Pembentukan dewan pengawas, salah satu rekomendasi yang dinilai KPK tak perlu Konpers lelang barang sitaan KPK. ©2017 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Pansus Angket KPK di DPR membacakan hasil akhir dan rekomendasi untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Pansus Angket Agun Gunandjar juga membacakan respons dari KPK yang dikirim melalui surat resmi, atas rekomendasi yang diberikan.

Dalam suratnya, KPK menghormati hasil akhir dan rekomendasi pansus. Namun tidak semua rekomendasi akan dijalankan. Salah satunya adalah pembentukan lembaga pengawas independen yang berasal dari internal dan eksternal KPK.

KPK memandang tak perlu membentuk lembaga pengawas independen. Sebab, selama ini KPK juga telah memiliki lembaga pengawas baik dari internal maupun eksternal.

"Saya kira pembentukan itu tidak bisa tiba-tiba dan harus ada analisis lebih lanjut. Apalagi selama ini pengawasan terhadap KPK juga sudah cukup massif dilakukan baik melalui rapat-rapat bersama DPR bahkan MK juga kan menegaskan fungsi pengawasan DPR tersebut," jelas Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).

Febri menyampaikan, di dalam KPK telah ada lembaga pengawas yaitu Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal. Sedangkan dari kalangan eksternal ada Komite Etik yang bertugas mengawasi kinerja pimpinan KPK. Jika ada pimpinan KPK yang diduga melanggar kode etik, mereka yang akan turun tangan.

"Kita tentu tidak perlu mengada-adakan sesuatu yang sebenarnya sudah dilaksanakan," kata Febri.

Febri memastikan mekanisme pengawasan sudah diatur dan sudah dilaksanakan. Bahkan Komite Etik pernah dibentuk untuk beberapa pimpinan KPK sebelumnya.

"Dan secara umum pengawasan kinerja juga dilakukan oleh DPR," tambahnya.

Jika DPR menilai pengawasan terhadap KPK tidak optimal, Febri mengatakan harus dilihat siapa pihak pengawas yang tidak optimal melaksanakan tugasnya. Jika DPR memiliki komitmen kuat untuk mempertahankan KPK dan memperkuat kewenangan pemberantasan korupsi, ada hal-hal substansial yang sesungguhnya perlu mendapat perhatian. Salah satunya penguatan UU KPK.

Sedangkan untuk rekomendasi lain yang sifatnya umum, Febri memastikan telah dilakukan sejak lama. Bahkan sebelum dibentuk Pansus angkat.

"Tapi mungkin ada beberapa informasi yang belum tersampaikan. Karena itulah sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kami sampaikan kepada DPR," jelasnya. [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini