Merdeka.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Slamet Rosyadi berharap pemerintah tidak mengomersialkan vaksin gotong royong pada masyarakat umum.

"Dari perspektif kebijakan publik, sebaiknya vaksin gotong royong ini tidak dikomersialkan," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (13/7) seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan kalaupun dikomersialkan, pembeli vaksin gotong royong tersebut adalah pejabat dan pengusaha yang nantinya membagikannya secara gratis kepada masyarakat.

Dengan cara demikian, kata dia, ada spirit gotong royong dalam rangka percepatan laju vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

"Jadi beban pemerintah akan terbantu dengan adanya spirit gotong royong dalam rangka pengendalian Covid-19 dan pembangunan imunitas di level masyarakat," katanya.

Seperti diwartakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa vaksin gotong royong berbayar bagi individu hanya menjadi opsi bagi masyarakat.

"Untuk vaksin gotong royong di rapat terbatas tadi juga ditegaskan bahwa vaksin gotong royong ini merupakan opsi. Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak, prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong, baik melalui perusahaan maupun melalui individu," kata Budi Gunadi dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (12/7).

Menurut Budi, sejumlah perusahaan pribadi atau perusahaan kecil juga ingin mendapatkan akses ke vaksin gotong royong, tapi belum bisa masuk melalui programnya KADIN.

"Ada juga beberapa warga negara asing yang sudah tinggal di Indonesia, sudah berusaha di Indonesia, beraktivitas itu di bidang seni atau beraktivitas di bidang kuliner, misalnya, mereka juga ingin mendapatkan akses ke vaksin gotong royong secara individu," ucap Budi.

Sementara vaksin yang diberikan pemerintah secara gratis kepada masyarakat juga sudah mulai masif jumlahnya.

"Bulan ini kita akan dapat 30 juta (dosis), bulan depan akan dapat 40 juta dan seterusnya 50 juta, sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar, sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia, sehingga opsinya semuanya tersedia," ujar Budi.

Sebelumnya PT Kimia Farma mengungkapkan BUMN tersebut membuka program vaksinasi gotong royong mandiri dengan menggunakan vaksin Sinopharm.

Biaya yang dibutuhkan untuk setiap orang menyelesaikan tahapan vaksinasinya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharma adalah Rp879.140.

Rinciannya, pembelian vaksin sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif layanan sebesar Rp117.910 per dosis. Untuk dua dosis vaksin, harga vaksin adalah sebesar Rp643.000, sedangkan untuk dua kali layanan vaksinasi tarifnya Rp253.820.