KAPANLAGI NETWORK
MORE
  • FIND US ON

Pembelaan pemerintah terbitkan Perppu pembubaran ormas

Kamis, 13 Juli 2017 06:04 Reporter : Fikri Faqih
Konpers penerbitan Perppu tentang Ormas. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Pemerintah berdalih perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas. Bahkan tanpa diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani aturan tersebut semenjak dua hari silam, 10 Juli 2017.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengharapkan semua pihak untuk tenang dengan adanya Perppu tersebut. Karena aturan yang mengatur ormas ini bukan berarti membatasi keberadaan ormas, melainkan untuk memperkuat peran pemerintah.

Dia memastikan, Perppu yang mengatur pembubaran ormas ini tidak ada maksud untuk menghalangi masyarakat untuk berorganisasi. Namun, politisi Hanura ini menjelaskan, aturan baru tersebut untuk merawat persatuan dan kesatuan NKRI.

"Ini bukan merupakan tindakan sewenang-wenang pemerintah. Bukan juga untuk sesuatu yang mengancam kebebasan ormas. Perlu kita garisbawahi perppu ini tidak bermaksud mendesktriditkan ormas Islam. Tidak diarahkan atau bermaksud untuk mencederai keberadaan ormas Islam," katanya di kantornya, Jakarta, Rabu (12/7).

Politisi Hanura ini menjelaskan, substansi UU Ormas baik dari segi norma, larangan dan sanksi tidak lagi memadai untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan ormas-ormas. Dia mengklaim Perppu tersebut merupakan penguatan dari UU Ormas.

"Mekanismenya jelas berubah ya kalau enggak berubah buat apa diperkuat untuk apa ada perubahan? Namanya saja perubahan dari UU pasti ada perubahan. Karena UU yang ada tidak memadai untuk melakukan pembinaan pemberdayaan," jelasnya.

Menurutnya, ada dua pokok masalah yang tidak disebutkan dalam UU Ormas, yaitu asas hukum administrasi contrario actus dan beberapa paham yang dinilai bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945.

Dengan adanya Perppu ini, Wiranto menjelaskan, pemerintah memiliki kewenangan lebih untuk mengambil tindakan tegas berupa pencabutan izin terhadap ormas-ormas yang dianggap bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Adapun lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri.

"Di sini ada asas yang disebut dengan contrario actus. Maka lembaga mana yang memberikan izin dan mengesahkan ormas itu maka lembaga itu lah bisa diberikan hak kewenangan untuk mencabut izin itu," terangnya.

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, Perppu yang diterbitkan tersebut merupakan pendapat bersama. Perppu tersebut juga dirumuskan melalui proses pembahasan dan diskusi.

Dia menjelaskan, dalam Perppu diatur juga mengenai mekanisme pembubaran ormas. Menurutnya, adanya Perppu tersebut dinilai sangat mustahil jika membubarkan ormas melalui pengadilan.

"Sangat mustahil lewat pengadilan, karena kan pengadilan ada tahapan-tahapannya. Sementara keadaan mendesak dan darurat. Ada peraturan UU yang mengatur masalah ormas, tapi peraturan tersebut gak memadai," katanya.

Prasetyo mengungkapkan, setidaknya ada beberapa hal yang dapat menyulitkan apabila pembubaran ormas dilakukan melalui pengadilan. Karena harus melalui beberapa tahapan seperti yang pertama yakni proses peringatan.

"Pertama peringatan tiga kali. Kalau sekali misalnya ormas itu memenuhi peringatan kita, itu menjadi kembali lagi gak ada masalah. Kalo tiga kali enggak mematuhi, baru tahapan berikutnya mencabut bantuan dan hibah," jelasnya.

Tahapan kedua jika hal tersebut itu tidak diindahkan juga oleh ormas, pemerintah akan mengambil langkah menghentikan kegiatan. Dan jika masih berlanjut tanpa adanya perubahan terhadap ormas tersebut selanjutnya pemerintah akan mencabut izin, kemudian baru dapat dibubarkan ke pengadilan.

Jadi, lanjut Prasetyo, terlalu lama dan rasanya imposible kalau membubarkan ormas melalui pengadilan. "Tapi di sini (kondisi) mendesak untuk menertibkan ormas-ormas seperti yang memang jelas melanggar aturan," pungkasnya. [noe]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.