Pembangunan Ibu Kota Negara akan Perhatikan Aspirasi Lokal

Merdeka.com - Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro mengatakan, pemerintah memastikan proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, akan memperhatikan kearifan lokal (local wisdom).Dengan adanya IKN, nantinya memerlukan Peraturan Pemerintah yang diturunkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

"Perda ini akan menjadi landasan hukum IKN dalam menampung kearifan lokal," katanya saat berdialog dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Penajam Paser Utara di Kantor DPRD Penajam Paser Utara, Rabu (16/6).

Dia mengungkapkan, saat ini rancangan undang-undang (RUU) IKN sudah masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2021. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih membutuhkan beragam informasi aktual dari lapangan sebelum menyerahkan Surpres ke DPR.

"Bagi Presiden, suara masyarakat Penajam Paser Utara merupakan informasi penting. Covid-19 menjadi game changer, sehingga pembangunannya akan menyesuaikan. Kantor Staf Presiden akan terus mengawal,” ujarnya.

Masyarakat Tidak Mau Tergusur

Sementara itu Ketua DPRD Penajam Paser Utara Jhon Kenedy sepakat bahwa masyarakat harus terakomodir dalam pembangunan IKN baru. Dia menuturkan mereka ingin menyuarakan pendapat.

"Banyak masyarakat yang ingin ikut menyuarakan pendapat. Mereka tidak mau tergusur dan butuh eksistensi," bebernya.

Kemudian Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud mengakui masih adanya permasalahan pada infrastruktur. Namun masyarakat sangat berharap rencana pembangunan IKN segera terwujud.

Dia juga mengatakan saat ini pemerintah daerah harus beradaptasi dengan alokasi anggaran penanganan Covid-19. Sehingga menurut Bupati, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat, sehingga penggunaan anggaran bisa maksimal.

"Kami yakin IKN tidak hanya membantu perkembangan Kalimantan Timur, tapi Kalimantan secara keseluruhan,” tutur Abdul.

Dalam acara tersebut Juri didampingi Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin dan Usep Setiawan.