Merdeka.com - Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati memang tak begitu mulus terkait pembebasan lahan. Persoalan sosial yang terdampak pembangunan bandara tersebut terjadi. Tetapi Pemprov Jabar memperingatkan untuk tidak ada yang menyandera pembangunan bandara yang ada di Kabupaten Majalengka.

"Kita selesaikan secepatnya karena sekarang kita sudah menemukan kesamaan gerak dan langkah. Saya harap semua mendukung. Jangan ada satu pihak pun yang menyandera terhadap pembangunan ini. Kalau ada orang yang berpikir itu (mengganggu) harus berpikir ulang. Karena ini untuk kepentingan masyarakat besar Jabar," kata Sekda Jabar Iwa Karniwa di sela peninjauan pembangunan runway Bandara Kertajati, Rabu (4/11).

Dia menerangkan, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah sepakat bekerja sama dan menyamakan langkah untuk segera menuntaskan pembebasan dan persoalan sosial di wilayah terdampak bandara.

"Kita sudah identifikasi permasalahan yang disampaikan Bupati Majalengka (Sutrisno)," katanya.

Kalau pun ditemukan adanya permasalahan sosial, pihaknya sudah mengamanatkan kepada pemerintah setempat untuk langsung mengoordinasikan. Langkah itu harus ditempuh mengingat target 2017 bandara optimis dicapai.

Menurutnya lahan yang dibebaskan tersebut untuk keperluan landasan pacu sepanjang 4.000 meter dengan luasan 36 hektare. Kemudian pembebasan tanah kas desa Bantar Jati seluas 3,6 hektare, jalan akses Pemakaman Umum 10 hektare, tanah masyarakat 14 hektare.

"Progres lahan BIJB sampai saat ini 873,73 hektare termasuk tanah kas desa 80 hektare," ujarnya.