Peluncuran e-Government Kementerian PANRB
Merdeka.com - Untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang lincah, efektif, dan efisien diperlukan penerapan e-Government secara masif, terstruktur, dan sistematis. Hal tersebut diperlukan peningkatan, mengingat perkembangan teknologi dan informasi yang telah mempengaruhi dan memicu perubahan yang sangat revolusioner dalam tahap kehidupan manusia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur mengatakan, saat ini sudah memasuki era connectivity dan internet of think. Di mana batasan ruang dan waktu diterjang, serta waktu dipersingkat.
"Demikian juga dalam tata kelola pemerintah, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau lebih dikenal dengan e-Government adalah sebuah keniscayaan," ujarnya, Jakarta, Rabu (04/10).
Peluncuran e-Government kementerian PANRB ©2017 Merdeka.comPeluncuran e-Government ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kementerian PANRB sudah move on ke tingkat lebih kompetitif, yakni dengan menerapkan e-Government dalam tata kelola pemerintah. Selain itu juga, untuk menegaskan bahwa kementerian PANRB memiliki kesiapan optimal sebagai role mode e-Government nasional, serta dapat memberi inspirasi kepada instansi pemerintah lainnya untuk mengakselerasi penerapan e-Government.
Dalam peluncurannya e-Government mengeluarkan tujuh inovasi Kementerian PANRB dan satu inovasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yaitu command center, e-office, e-salam, e-karpeg, e-data, e-performance, DC dan DRC, serta SIJAPTI. Peluncuran ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto.
Peluncuran e-Government kementerian PANRB ©2017 Merdeka.comWiranto dalam sambutannya mengatakan sangat setuju dengan peluncuran e-Government. Menurutnya ini adalah sebuah inovasi yang luar biasa dan sebuah terobosan yang sangat bermanfaat. Selain itu Wiranto juga berharap agar tidak pernah berhenti untuk berinovasi dan berkreasi.
"Selamat telah diluncurkannya e-Government ini. Saya berharap jangan pernah berhenti berinovasi dan berkreasi, karena dinamika masyarakat kita sejalan dengan teknologi yang saat ini harus kita kejar," katanya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu 2024 Bisa Kena Sanksi Pidana
Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu 2024 Bisa Kena Sanksi Pidana
Baca SelengkapnyaPermudah Dapatkan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, Masyarakat Bisa Akses Lewat Website
Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi.
Baca SelengkapnyaBegini Pentingnya Keterbukaan Informasi di Era Digitalistasi, Khususnya Bisnis Perbankan
Dalam menghadapi era digitalisasi, perbankan dituntut untuk adaptif dalam memanfaatkan saluran penyampaian informasi kepada khalayak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rakernas ASKOMPSI Bahas Keterpaduan Layanan Digital Nasional, SDI Hingga Keamanan Siber
Demi mendukung percepatan transformasi digital dan layanan digital nasional, pemda diminta untuk menerapkan SPBE.
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaHunian Belum Siap, PNS Pindah ke IKN Nusantara Dikurangi Jadi 6.000 dan Waktu Mundur Setelah Agustus 2024
Konsep kantor kementerian dan lembaga yang terdapat di IKN juga tidak seperti di Jakarta. Di sini para ASN akan bekerja sangat efektif dengan basis elektronik.
Baca SelengkapnyaPesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024
Kasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPNKT Bakal Mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
Prabowo-Gibran adalah sosok pemimpin yang akan selalu bersama rakyat.
Baca Selengkapnya