Pelatihan saksi dilakukan Bawaslu bikin boros keuangan negara

Merdeka.com - Panitia khusus pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dan pemerintah membatalkan niatan agar saksi pemilu dibiayai negara. Namun, sebagai gantinya negara akan membiayai pelatihan saksi dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu menolak hal tersebut. Ini dikarenakan Bawaslu bertugas penyelenggara pemilu, bertugas melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dengan mengedepankan sikap nonpartisan, netral, dan imparsial.

"Pelatihan saksi partai politik atau saksi peserta pemilu adalah tugas sebagai peserta pemilu yang harus dilandasi semangat ideologis untuk mengawal suaranya sebagai kontestan pemilu," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto membacakan pernyataan Koalisi di Rumah Kebangsaan, Jakarta Selatan, Minggu (11/6).

Lewat pelatihan saksi yang dibiayai oleh Bawaslu tersebut, maka pemerintah dan DPR telah mencampuradukkan posisi dan peran penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu.

Selain itu, lanjut Sunanto, pendanaan tersebut memberikan tanggung jawab lebih kepada Presiden sebagai pengusul APBN. Sebab, jika beban anggaran terlalu besar maka Presiden dianggap tidak mampu mengatur keuangan negara.

"Maka kami menolak pembiayaan pelatihan saksi peserta pemilu atau saksi partai oleh negara, karena telah mendistorsi pembagian peran aktor pemilu antara peserta dan penyelenggara, dan yang pasti telah membuat boros keuangan negara," tukasnya.

Seperti diketahui, Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pemilu dan Pemerintah tidak menyetujui pembiayaan saksi dari partai politik dengan menggunakan APBN. Sebagai gantinya, Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah sepakat saksi-saksi dari partai politik dilatih oleh Badan Pengawas Pemilu dan Bawaslu menyiapkan satu pengawas di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Tidak ada dana saksi partai politik. Yang ada saksi-saksi partai politik dilatih oleh Bawaslu, dan biaya pelatihannya oleh Bawaslu ini dibiayai negara," kata Ketua Pansus Lukman Edy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6).

Awalnya, pengambilan keputusan terkait isu dana saksi dari partai politik kembali berjalan alot. Tiga fraksi yakni Fraksi PDIP, Golkar, dan NasDem, menolak usulan dana saksi dibiayai pemerintah. Isu ini sempat ditahan atau dipending pembahasannya karena belum mencapai kesepakatan antar fraksi di DPR.

Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PDIP Diah Pitaloka menilai saksi merupakan otoritas parpol sehingga tidak elok apabila pemerintah mengintervensi dengan memberikan pembiayaan.

Sementara, Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Golkar Agun Gunandjar menganggap proses pembiayaan dana saksi partai dari pemerintah sulit dari segi administrasi keuangan. Seharusnya, pemerintah memberikan kontribusi yang baik namun tidak melalui mekanisme pembiayaan saksi.

Usulan saksi partai politik dilatih Badan Pengawas Pemilu dan Bawaslu menyiapkan satu pengawas di setiap tempat pemungutan suara (TPS) dimunculkan oleh Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto.

"Kalau pemerintah enggak bisa karena dianggap sebagai unsur peserta pemilu, kalau saksi tetap dibiayai parpol, pelatihan oleh Bawaslu sehingga tugas fungsi saksi bisa sama pemahamannya. Kalau itu opsi yang bisa diterima, tiap TPS ada yang tanggung jawab harus ada pengawas. Pengawas harus laksanakan tugasnya," jelas Yandri.

Opsi dari Yandri mendapat dukungan dari PKB. Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PKB Siti Masrifah mengatakan usulan itu bisa meningkatkan kualitas dan meminimalisir kecurangan pemilu.

Opsi alternatif dari Yandri mendapat respons positif, Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy langsung mengesahkan poin saksi-saksi dari partai politik dilatih oleh Badan Pengawas Pemilu dan Bawaslu menyiapkan satu pengawas di setiap tempat pemungutan suara (TPS).