Merdeka.com - Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 akan digelar di Gedung DPR, Jakarta, siang ini. Namun aparat keamanan di seluruh daerah di Indonesia diperintahkan untuk bersiaga. Termasuk di Makassar, Sulawesi Selatan.

Sebanyak 3.000 personel Polri dan TNI diturunkan untuk mengamankan Kota Makassar hari ini, Minggu, (20/10). Diantaranya, ada empat SSK personel TNI.

Apel gelar pasukan dipimpin Kapolrestabes Makassar, Kombes Polisi Wahyu Dwi Ariwibowo. Disaksikan langsung Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Mas Guntur Laupe dan Wakapolda Sulsel, Brigjen Polisi Adnas. Selain kendaraan taktis milik kepolisian, tampak bersiaga pula kendaraan taktis milik Raider dan Marinir.

"Jadi ada kurang lebih 3.000 personel diturunkan hari ini. Diantaranya 4 SSK dari TNI. Itu belum termasuk personel gabungan yang mobile lakukan patroli sebanyak 300 personel Polri dan TNI," kata Wahyu.

Selain untuk antisipasi kemungkinan adanya aksi unjuk rasa berkaitan dengan pelaksanaan pelantikan presiden dan wapres, pengamanan ini juga berkaitan dengan laga Liga 1 Indonesia antara PSM vs Persija yang akan berlangsung di stadion Andi Mattalatta nanti malam.

"Sebentar malam, pengamanan akan bergeser ke kegiatan pengamanan laga PSM vs Persija. Diharapkan ke semua personil di dua jenis pengamanan ini agar pola-pola persuasif dikedepankan. Tetap satu kendali, satu perintah. Tidak satu pun yang membawa senjata api apalagi dengan peluru tajam. Yang diperkenankan dengan senjata api adalah tim tindak yang telah dikhususkan," ungkap Wahyu Dwi Ariwibowo.

Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Polisi Hotman Sirait mengatakan, belajar dari kejadian-kejadian di Makassar maupun di kota-kota lain dalam menangani unjuk rasa beberapa waktu lalu, Propam Polda Sulsel maupun Polrestabes Makassar akan meningkatkan pengawasan terhadap anggota yang terlibat dalam pengamanan.

"Kita lebih meningkatkan pengawasan terhadap anggota yang melaksanakan tugas di tempat floatingnya yang telah ditentukan oleh rencana pengamanan yang dibuat oleh Polrestabes Makassar," kata Hotman Sirait.

Fungsi pengawasan Propam melekat dalam pengendalian unjuk rasa. Anggota polisi sudah diinstruksikan untuk mengutamakan langkah persuasif dan tidak bergerak sendiri-sendiri.

"Semua anggota harus di bawah kendali perwira pengendali di masing-masing objek pengamanan. Berharap, anggota yang lakukan pengamanan tidak mudah terpancing. Dan propam sendiri yang hadir di tiap floating kelompok pengamanan itu untuk mengingatkan rekan-rekannya yang bertugas supaya tidak terpancing," kata Hotman Sirait.

Dia juga menegaskan, tidak ada anggota polisi yang dibekali senjata api dan peluru tajam.

"Tidak dibenarkan bawa dan menggunakan senjata api dalam pengamanan unjuk rasa. Yang dilakukan adalah pengamanan pelayanan dengan cara-cara sesuai Perkap No 16 tahun 1996 tentang pengendalian massa. Paling tinggi itu gunakan flash ball atau gas air mata. Kemudian kelengkapan perorangan seperti metal detektor, tameng, tongkat, helm dan juga Rantis pengurai massa dengan water canon," ucapnya.