Merdeka.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Garut langsung memproses tujuh pelaku pelanggaran Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Mereka langsung diadili dan dijatuhi hukuman dalam sidang darurat yang digelar di Simpang Lima, Kabupaten Garut, Selasa (6/7).

Salah satu yang terbukti bersalah yakni pemilik usaha klinik kecantikan yang melanggar PPKM Darurat. Majelis hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Garut menjatuhinya denda Rp3 juta.

"Denda Rp3 juta adalah untuk usaha klinik kecantikan yang melanggar jam buka pada area penyekatan dan PPKM Darurat COVID-19," kata Kepala Kejaksaan Negeri Garut Sugeng Hariadi usai menghadiri sidang pelanggar PPKM.

Sugeng menuturkan, pelaku usaha dijatuhi sanksi denda karena melanggar jam operasional saat PPKM Darurat di Garut. Klinik kecantikan itu, misalnya, kedapatan tetap melayani pelanggan, padahal usaha ini tidak boleh beroperasi karena tidak termasuk kegiatan usaha esensial atau kebutuhan pokok masyarakat.

"Untuk yang lab klinik itu adalah harusnya tutup karena dia nonesensial tetapi dia masih buka dan melayani," jelasnya.

Dia menyampaikan, Satgas Covid-19 Garut melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar dalam pelaksanaan PPKM darurat guna mencegah terjadinya penyebaran wabah Covid-19 di wilayah itu.

Sejauh ini sudah ada tujuh lokasi usaha di perkotaan Garut yang melakukan pelanggaran. Empat di antaranya kafe, serta tempat pangkas rambut, toko buku, dan klinik kecantikan.

"Ada tujuh usaha yang melanggar, dan hari ini telah kami sidangkan bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Garut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," jelasnya.

Sugeng menyebutkan, para pelanggar mendapatkan sanksi berupa denda mulai Rp150 ribu sampai Rp3 juta sesuai dengan besar dan jenis usaha serta pelanggarannya. "Itu pertimbangan hakim, jadi kami menghormati apa yang disampaikan hakim di hadapan sidang yang terbuka tadi, jadi pertimbangannya mungkin dari sisi usahanya," sebutnya.

Bupati Garut Rudy Gunawan yang hadir dalam operasi penyekatan dan sidang terhadap pelanggar PPKM mengatakan bahwa Satgas Covid-19 Garut tidak main-main dalam penanganan dan pencegahan wabah Covid-19.

Tindakan konkret yang dilakukan Satgas Covid-19, kata Rudy, adalah dengan memproses hukum lalu menyidangkan langsung para pelanggar PPKM sehingga menjadi peringatan bagi yang lainnya.

"Iya ini adalah penegakan hukum, kami tidak main-main, karena kita sudah dalam keadaan darurat," kata Rudy seperti dilansir Antara.