Merdeka.com - Anggota Komisi III Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa ikut menyoroti terkait over kapasitas di rutan dan lapas. Menurutnya, permasalahan itu datang dari pemerintah.

Desmond menilai, seharusnya tatanan hukum dibenahi. Sehingga, tidak tidak semua pelaku kejahatan harus mendekat di balik jeruji besi sehingga berujung over kapasitas.

"Akhirnya negara dirugikan lewat over kapasitas, harus tambah lapas, tambah biaya makan dan macam-macam. Pemerintah tidak tanggap," katanya kepada merdeka.com pekan lalu.

Seperti diketahui, over kapasitas didominasi oleh pelaku kejahatan narkotika. Sehingga harus adanya koordinasi dengan kepolisian, hakim, juga kepolisian agar pelaku tersebut di rehabilitasi.

"Itu adalah sesuatu hal yang harus dipikirkan gitu loh, agar over kapasitas di lapas itu jadi berkurang. Termasuk pemerintah harus mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan rehabilitasi. Jadi jangan sampai polisi menyidik, jaksa menuntut, hakim memutus, akhirnya semuanya buangnya ke lapas, maka ini yang terjadi dengan over kapasitas," tegasnya.

Ia berharap agar pemerintah segera membangun pusat-pusat rehabilitasi, dibandingkan membangun lapas atau rutan. Sebab ia menilai, seberapa banyak rutan atau lapas tidak akan sanggup menampung pelakunya kejahatan narkotika.

"Ini kan penyakit masyarakat, ini kan tanggung jawab negara, bukan proyek. Penyakit masyarakat itu adalah bagaimana negara memulihkan agar anak-anak kita tidak narkoba lagi, karena narkoba merugikan," ujarnya.

"Maka dari asupan binaan tanggung jawab BNN itu adalah penting. Hari ini penindakan, nangkap orang, yang membuat over kapasitas negara dirugikan dari aspek anggaran, berarti gagal juga BNN, gagal BNN baik BNN daerah maupun pusat kenapa over kapasitas itu bukan salah satu tingkat keberhasilan penindakan, itu kan kegagalan pencegahan kan. Makin gagal karena over kapasitas. Harusnya pencegahan yang harus dilakukan, mereka tidak teriak penyuluhan ini penyuluhan itu kenyataan nya over kapasitas berarti gagal kan," bebernya.

Ego Sektoral

Desmond akui akan adanya ego masing-masing lembaga penegakan hukum. Oleh karena itu, di situlah peran pemerintah untuk mengambil itu semua. Terutama kepada Kementerian Hukum dan HAM.

"Harusnya Menteri HAM itu proaktif. Ya kalau dibilang kaya gini karena alasan proyek, ya jadi proyek semua, proyek penambahan lapas nambah makan. Jadi meningkat plus proyek makan lapas bangun lagi ya itu kan kaya proyek bagi menteri hukum dan HAM berarti tidak memikirkan tentang anggaran negara, penyakit sosial yang sebenarnya tidak harus masuk lapas kan," tegasnya.

Kata Desmond, sejak pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga kini telah mengeluarkan anggaran hingga triliun rupiah untuk membangun lapas atau rutan. Tapi itu tak akan menyelesaikan semua masalah over kapasitas.

"Belanda sudah tidak ada lagi ada penghuni lapasnya itu kan, Australia sudah ditata rapih. Jadi semua orang benahi, yang jadi soal pemerintah ini pada saat kita membikin undang-undang pemasyarakatan yang sudah selesai ditunda, digantung enggak jelas. Jadi saya pikir apa yang terjadi hari ini kondisi korensif kebijakan-kebijakan yang kontra produktif dengan kebijakan-kebijakan tentang pemasyarakatan," pungkasnya.