Pekalongan Terancam Tenggelam

Merdeka.com - Perubahan dan krisis iklim tengah mengancam wilayah pesisir jalur Pantura yang berpotensi tenggelam akibat banjir rob yang intensnya kian meluas. Pekalongan menjadi salah satu kota paling terdampak hingga diprediksi tenggelam.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Galdita A. Chulafak mengatakan, dalam hasil temuannya terlihat data landsat yang memakai metode pengintaian dari jauh yang dihimpun sejak 1998 sampai 2022. Terlihat perubahan wilayah di Kota Pekalongan.

"Pada tahun 1998, sudah mulai menjadi pembukaan di sebelah barat dan pemukiman bertambah, tapi tidak terlalu banyak, seperti sekarang," katanya dalam webinar yang digelar Satya Bumi, Kamis (3/11).

Data penginderaan jauh itu merekam penurunan permukaan tanah di Pekalongan berbeda-beda mulai dari 4-11 centimeter. Berangkat dari data tahun 1998, Pekalongan secara bertahap dalam rentang periode lima tahunan di 2003, 2008 sampai 2013 sudah terlihat adanya tanda banjir rob di wilayah tersebut.

"Itu yang dekat Pekalongan kota ini kalau kita lihat di sebelah barat itu kan ada pematangan-pematang ijo-ijonya (gambar peta) tapi yang sebelah sini, timur itu sudah semacam tidak ada pematangannya nah ini kemungkinan terjadi banjir rob. Di sini sudah mulai ada permasalahan yang nantinya akan dibangun tanggul di wilayah tersebut," terangnya.

Berlanjut di tahun 2018, Galdita menjelaskan, pembangunan tanggul sudah mulai terlihat di sekitar utara Kota Pekalongan di perbatasan dengan bibir pantai. Akibat dari perubahan iklim disebabkan rusaknya vegetasi di wilayah tersebut.

Data menunjukkan terjadinya perubahan tutupan tanah di wilayah Pekalongan dengan semakin bertambahnya pembangunan, tambak, pertanian terutama di hulu, serta berkurangnya vegetasi atau hutan.

"Pada tahun 2022, ini sudah ada perubahan tanggulnya sudah selesai dibangun, dan di wilayah antara sekitar desa kecamatan Wonokerto sudah dibangun tanggul jadi yang tadi ada airnya sudah bisa diatasi," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Perencana Ahli Madya Bappeda Kota Pekalongan, Miftah menyebut pihaknya telah melakukan strategi untuk mengatasi persoalan penurunan tanah tersebut. Caranya dengan berkolaborasi bersama berbagai stakeholder baik pemerintah, akademisi, swasta, LSM dan masyarakat.

"Permasalahan yang dialami oleh Kota Pekalongan dapat menjadi pembelajaran area perkotaan lain atas dampak perubahan iklim dan aktivitas perkembangan perkotaan," terangnya.

Menurutnya, penanganan banjir dan rob juga telah dimasukkan dalam semua dokumen perencanaan pembangunan berikut dengan alokasi anggarannya. Dengan upaya mitigasi juga dilakukan lewat pembangunan infrastruktur pengendali banjir rob, layanan kebencanaan, pengembangan kawasan konservasi pesisir untuk perkuatan fungsi ekologi, pembatasan perizinan penggunaan Air Bawah Tanah (ABT) serta monitoring laju penurunan tanah.

"Dengan kompleksitas permasalahan yang ada, perlu kolaborasi berbagai pihak untuk bersama-sama mengatasinya," tuturnya.

Sementara Direktur Eksekutif Satya Bumi Annisa Rahmawati menyampaikan, dalam menyelesaikan persoalan krisis iklim yang berdampak luas ini, seluruh pemangku kepentingan saling terkait.

Dia mendorong agar prinsip-prinsip HAM seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, anti-diskriminasi, dan koherensi kebijakan HAM menjadi bagian integral dalam ranah perdagangan, investasi, ekonomi, peraturan hukum, dan pembangunan.

"Kondisi wilayah di Pekalongan bisa menjadi contoh pembelajaran bagi kota-kota lain agar bisa lebih mempersiapkan dan memprioritaskan langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berdampak luas, termasuk mempengaruhi kelompok-kelompok masyarakat rentan," tutupnya.