Pejabat KemenPUPR juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp10 M & Uang Asing Kepala Satuan

Rabu, 15 Mei 2019 15:51 Reporter : Yunita Amalia
Pejabat KemenPUPR juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp10 M & Uang Asing  Kepala Satuan ilustrasi pengadilan. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Anggiat Partunggul Nahot Simarmare, telah didakwa menerima suap dengan total penerimaan Rp 4,9 miliar dan USD 5 ribu. Ia juga didakwa menerima gratifikasi.

"Menerima gratifikasi uang yang seluruhnya berjumlah Rp 10 miliar, USD 348 ribu, SGD 77 ribu, AUD 20.500, HKD 147 ribu, EUR 31 ribu, GBP 4 ribu, RM 345 ribu, CNY 85 ribu, KRW 6,7 juta, THB 159, JPY 901 ribu, VND 38 ribu, ILS 38 ribu, TRY 330," ucap jaksa Trimulyono Hendardi saat membacakan surat dakwaan Anggiat di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (15/5).

Gratifikasi berasal dari kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek. Berdasarkan surat dakwaan, Anggiat menerima gratifikasi selama ia menjabat yakni dalam rentang 2009 hingga 2018.

Ia diketahui pernah menjabat sebagai Kasatker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Kalimantan Barat sejak 2009-2012. Ia juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Tahun berikutnya 2013, ia kembali menjabat sebagai Kasatker Kinerja Pengelolaan Air Minum sekaligus rangkap jabatan di Provinsi Maluku Utara. Empat tahun kemudian ia menjabat di Provinsi Sulawesi Utara.

Di 2018 Anggiat kemudian diangkat sebagai kuasa pengguna anggaran atau sebagai Kasatker tahun 2018. Di tahun yang sama ia juga menjadi Kasatker PSPAM Strategis untuk proyek di Dumai, Rokan Hilir, dan Bengkalis.

"Bahwa keseluruhan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi sedangkan sebagian disimpan di beberapa rekening bank bercampur dengan pemberian lainnya dari beberapa rekanan sejak 2009-2018," ujar jaksa.

Jaksa pun mendakwa Anggiat dengan Pasal 12B ayat 1 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP. [lia]

Topik berita Terkait:
  1. OTT Pejabat Kementerian PUPR
  2. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini