Merdeka.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag) tersangka kasus pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng. Dibukanya keran ekspor tersebut disinyalir jadi biang keladi kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu.

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro mengatakan pengungkapan kasus bukti keseriusan pemerintah tidak pernah takut menghadapi dan memberantas praktik mafia yang merugikan masyarakat.

"Pengungkapan kasus ini bukti pemerintah menjamin ketersediaan pangan dan keseriusan dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Jadi jangan ada lagi yang mencoba mempermainkan nasib rakyat," kata Juri dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (20/4).

Juri mengatakan bahwa pemerintah sangat mengapresiasi langkah konkret seluruh pihak terkait pengungkapan kasus mafia minyak goreng.

Selain sebagai wujud penegakan hukum, lanjut Juri, terbongkar-nya kasus tersebut juga bukti keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan minyak goreng yang selama ini mendera masyarakat.

Untuk itu, sambung Juri, Kantor Staf Presiden mendukung Kejaksaan Agung dan institusi hukum lain untuk mengusut tuntas kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO ini.

"Karena ini merupakan rangkaian dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan minyak goreng," ujarnya.

Sebelumnya, selain Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Indrasari Wisnu Wardhana, pejabat Kemendag, ada tiga orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka.

Yakni, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Standly MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Paulian Tumanggor dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Picare Togar Sitanggang.

Dirjen Perdaglu ditetapkan sebagai tersangka karena telah menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditas CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. Seperti dikutip Antara.