Pegawai KPK Takut Dikucilkan Hingga Karir Dihambat Jika Laporkan Korupsi

Selasa, 1 Oktober 2019 15:01 Reporter : Merdeka
Pegawai KPK Takut Dikucilkan Hingga Karir Dihambat Jika Laporkan Korupsi Tolak Revisi UU KPK. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khawatir dikucilkan dan diberi sanksi jika melaporkan adanya praktik korupsi di unit kerjanya atau internal lembaga antirasuah. Mereka juga khawatir karirnya dihambat. Hal itu terungkap berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diluncurkan KPK, Selasa (1/10).

"Dari survei tadi kan terkait sistem pelaporan. Di sana kan dua dari 10 (pegawai) mengatakan 'kalau saya lapor nanti malah dikucilkan, kalau ketahuan identitasnya akan dikenai sanksi dan lain sebagainya'. Termasuk yang mau lapor juga tidak percaya. 'Nanti kalau saya lapor saya malah repot," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat acara sosialisasi hasil SPI di gedung KPK. Seperti dilansir Antara.

Dia melanjutkan, dari hasil survei itu disebutkan bahwa dua dari 10 pegawai menyaksikan pelapor praktik korupsi dikucilkan, diberi sanksi atau karirnya dihambat dalam 12 bulan terakhir.

"Ini kan terkait iklim di dalam lingkungan itu sendiri. Syaratnya sebetulnya yang kami dorong itu harus dibangun iklim supaya setiap pegawai itu berani untuk melaporkan," ucap Alexander.

Jika laporan tersebut tidak benar, maka pegawai yang dilaporkan tak perlu khawatir dan takut jabatannya dicopot.

"Dia harus percaya bahwa kalau pun nanti laporannya setelah didalami itu tidak benar dia tidak khawatir lagi, tidak ada ketakutan. Kalau nanti jabatan akan dicopot misalnya atau dimutasi dan sebagainya artinya tidak ada pengaruh apapun kalau dia melaporkan itu," ujar Alexander.

Alex menyatakan, selama berdirinya KPK, pihaknya juga tidak pernah mengungkap pihak pelapor praktik korupsi.

"Rasa-rasanya kami tidak pernah mengungkap pihak pelapor. Itu pun masih ada juga yang tidak berani melaporkan (praktik korupsi)," ujar dia.

KPK harus bertanggung jawab ketika ada pelapor praktik korupsi mendapat sanksi dari instansinya.

"Misalnya kami tidak boleh juga itu tidak membantu itu kan dia udah lapor. Itu harus kami lindungi juga hak mereka juga itu yang harus kami lindungi, kalau perlu kami intervensi kan gitu," kata dia.

Dia lantas mencontohkan saat KPK menerima pelaporan soal penerimaan gratifikasi dari salah satu pegawai di kementerian.

"Kemarin ada informasi ada pegawai salah satu kementerian. Dia lapor gratifikasi. Setidaknya sekali dua kali dia lapor serah terima gratifikasi. Kemudian kami dalami ternyata dia terima dari atasannya kemudian atasannya kan kami panggil. Otomatis kan dia tahu lalu saya dengar kemudian yang bersangkutan dimutasi," tuturnya. [noe]

Topik berita Terkait:
  1. KPK
  2. Jakarta
  3. Alexander Marwata
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini