Merdeka.com - Pegawai Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersurat pada Ketua KPK Firli Bahuri. Mereka meminta Firli tidak menggelar pelantikan alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelum seluruh pegawai dapat diangkat tanpa terkecuali.

"Kami telah meminta kepada Pimpinan KPK untuk setidaknya menunda proses pelantikan yang rencana dilakukan 1 Juni 2021, sampai dengan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan status kami menjadi ASN diselesaikan. Namun sampai dengan saat ini, permohonan kami tidak diperhatikan oleh Pimpinan KPK," demikian isi surat tertanda Pegawai Tetap KPK yang diterima Liputan6.com, Sabtu (29/5).

Pegawai Tetap KPK berharap, dengan surat ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi selaku pimpinan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat memandatkan sejumlah perintah.

Pertama, agar seluruh pegawai tetap dan pegawai tidak tetap selaku keluarga besar Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat beralih status kepegawaiannya menjadi ASN. Kedua, agar Presiden dapat memerintahkan penundaan pelantikan kami sebagai pegawai tetap KPK sebagai ASN.

"Hal itu sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019, penundaan ini sampai dengan diselesaikannya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan proses peralihan kami sebagai ASN," tutup surat tersebut.

Sebagai informasi, surat ini disampaikan dalam rangka pernyataan sikap dinamika Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berakibat diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 Tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Yang Tidak Memenuhi Syarat atau TMS dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 7 Mei 2021vyang sampai dengan saat ini terus menjadi polemik berlarut.

Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com