Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyayangkan jika ada upaya untuk mengganjal pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden. Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai usaha tersebut akan surut di tengah jalan.

"Siapapun yang menjunjung tinggi hukum demokrasi, tidak akan memiliki keberanian moral untuk melawan suara rakyat," ujar Hasto di Jakarta, Minggu (27/7).

Seharusnya, lanjut Hasto, pihak yang tak puas atas terpilihnya Jokowi sebagai presiden jangan mengotori dengan tindakan politik yang mengebiri suara rakyat. "Biarlah seluruh ambisi kekuasaan melebur di hari fitri, menjadi keteladan politik untuk mengabdi sepenuhnya kepada rakyat, sang pemilik kedaulatan negeri," kata dia.

Hasto mengatakan salam tiga hari harus terus disosialisasikan agar rakyat tidak terpecah.  "Rekonsiliasi nasional melalui salam 3 jaripun harus terus menerus kita bumikan, agar bangsa ini menjadi satu, dan berdiri kokoh menatap masa depan," tutur Hasto.

Dia percaya, rakyat telah mengambil keputusan terbaik sosok yang akan menjadi pemimpinnya, Jokowi.

"Pemilu Presiden yang dijalankan pada saat bulan yang penuh rahmat itupun, seharusnya kian memastikan bahwa rakyat telah mengambil keputusan terbaik terhadap pemimpin nasionalnya yang merakyat, yakni Jokowi," tutupnya.

Seperti diketahui, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gamari Sutrisno mengatakan KPU boleh saja menyatakan Jokowi - JK sebagai presiden terpilih. Namun, bisa saja koalisi permanen Prabowo - Hatta tak menghendaki pelantikan tersebut.

"Kalau kita hitung koalisi permanen ada 60 persen lebih di parlemen ini. Ketika mereka tidak menyetujui pelantikan dengan cara tidak menghadiri sidang umum MPR, bisa saja. Pansus bisa merekomendasikan itu," kata Gamari.