Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah berjalan setahun lebih. Selama itu pula, kepemimpinan keduanya dinilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cukup tegas pada kasus-kasus kejahatan narkoba.

"Dalam hal ini, Presiden Jokowi menyampaikan komitmennya memberantas narkoba. Hal itu dimulai dengan menolak grasi 64 orang terpidana kasus narkoba. Total saat ini sudah 14 terpidana mati yang telah dieksekusi," kata Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundangan PDIP, Trimedya Panjaitan.

Hal itu dia sampaikan dalam peluncuran buku 'Jalan Trisakti Penegakan Hukum Bersama Jokowi, Catatan Akhir Tahun Hukum dan HAM 2015 PDI Perjuangan' di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (23/12).

Trimedya menjelaskan, hukuman mati memang sampai saat ini masih terus melahirkan perdebatan di masyarakat. Namun dengan eksekusi ini, pemerintah mengirim pesan penting bahwa mereka serius untuk memerangi kejahatan narkoba yang semakin merajalela.

"Tahun 2015 adalah tahun perjuangan. Pemerintah telah berupaya memastikan penegakan hukum dengan cara mengefektifkan lembaga-lembaga penegakan, misalnya melaksanakan hukuman mati untuk memerangi kejahatan narkoba. Ini salah satu langkah sangat baik di 2015," kata Trimedya.

Sikap pemerintah yang tidak bergeser dari hukuman mati, lanjut Trimedya, seakan menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati merupakan kedaulatan hukum Indonesia yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

"Tentunya pelaksanaan hukuman mati tetap memperhatikan hak-hak terpidana mati sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para terpidana diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengajukan upaya hukum, termasuk mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden," tutupnya.