Merdeka.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar buat geger tanah air. Antasari blak-blakan dan menyeret sejumlah nama dalam kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Antasari menyebut secara gamblang jika Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berperan dibalik kriminalisasi kasusnya. Bukan hanya itu, dia juga ikut menuding bos MNC Group Hary Tanoesudibjo ikut andil dalam kriminalisasi tersebut.

Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap SBY yang kerap menuduh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalang di balik polemik yang menyeret namanya. Ditegaskannya, PDIP tidak pernah terlibat dalam persoalan tersebut.

"Kami tidak terlibat dalam polemik tersebut. Kami mempertanyakan mengapa yang ditujukan Pak SBY itu kepada Pak Jokowi. Apakah ada persoalan besar pada Pak SBY, setiap ada persoalan beliau selalu menyerang Bapak Jokowi. Ini yang kami prihatin," kata Hasto di kediaman Mega, Kebagusan, Jakarta, Rabu (15/2).

Hasto menyindir sikap pimpinan Partai Demokrat yang kerap menuding dan menyalahkan pemerintahan dalam setiap persoalan yang menyeret nama SBY. Menurut dia, sebagai pemimpin SBY seharusnya bisa mengajak semua pihak sejuk dan tidak membuat gaduh.

"Seorang pemimpin seharusnya dapat mengedepankan hal-hal yang menyejukkan. Kalau dianggap grasi ada hubungan kemudian merupakan pertimbangan-pertimbangan hukum dari MA menurut saya ini tanggapan yang tidak tepat karena sekiranya logika Bapak SBY itu dipakai pemberian grasi terhadap Corby bisa dimaknakan berbeda," ujar dia.

Hasto menegaskan, PDIP tidak ingin masuk dalam polemik tersebut. Dia mengatakan grasi Antasari dikeluarkan Jokowi dengan berbagai pertimbangan dan melihat aspek-aspek keadilan hukum.

"Ini yang seharusnya dicermati secara luas ada aspek-aspek keadilan hukum, ini juga ditegakkan di situ," pungkas Hasto.