PDIP: Pepres Nomor 10/2021 Untuk Batasi Miras Ilegal

Selasa, 2 Maret 2021 10:52 Reporter : Merdeka
PDIP: Pepres Nomor 10/2021 Untuk Batasi Miras Ilegal hendrawan supratikno. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang juga mengatur investasi industri minuman keras (miras) sebenarnya dinilai memiliki tujuan baik. Perpres tersebut akan membatasi peredaran miras ilegal.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, wajar kalau Perpres ini menuai polemik.

"Barangnya saja jadi perdebatan, apalagi Perpresnya. Tapi kalau kita lihat dengan kacamata positif, tujuannya justru untuk membatasi gerak dari produk miras ilegal yang sudah memakan banyak jiwa," kata Hendrawan, Senin (1/3).

Perpres ini mendapat sejumlah penolakan publik. Tidak terkecuali dari MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Pepres dinilai lebih banyak dampak buruk ketimbang keuntungan investasi.

Menurut Hendrawan, dengan peraturan ini pemerintah ingin mempertegas rambu-rambunya peredaran miras ilegal. Dalam Perpres tersebut diatur izin investasi industri miras dibuka di empat daerah, yakni Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Hendrawan mengatakan, pemerintah tentu punya pertimbangan ketika menetapkan investasi industri miras bisa di empat provinsi itu.

"Itu mengaitkan dengan kondisi masyarakat lokal, karena di empat daerah itu akseptabilitasnya tinggi. Sudah banyak minuman-minuman tradisional yang beredar di daerah-daerah itu," jelas Hendrawan.

Baca Selanjutnya: Tergantung Kepala Daerah...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini