Merdeka.com - PDI Perjuangan mendatangi Komnas HAM untuk menuntut penuntasan peristiwa ambilalih paksa kantor PDI kubu Ketum Megawati oleh kubu Soerjadi 27 Juli 1996 atau dikenal sebagai peristiwa Kudatuli. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai peristiwa itu telah merobek demokrasi karena berupaya menyerang dan merebut kantor partai politik.

Pantauan merdeka.com, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto datang ke Komnas HAM bersama Ketua DPP Trimedya Panjaitan, serta anggota komisi III Fraksi PDIP Junimart Girsang. Mereka diterima Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Wakil Ketua Sandrayati Moniaga.

"Karena Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia saat itu diterima bapak Soeharto, kemudian muncul berbagai skenario rekayasa politik dan menggulingkan demokrasi arus bawah dengan cara kekerasan," ujar Hasto di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/7).

Hasto meminta pihak-pihak yang saat itu terkait mau membuka kembali peristiwa pelanggaran HAM itu. Dia menyeret Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang ketika itu sebagai Kasdam Jaya. SBY juga disebut saat peristiwa terjadi bersama Pangdam Jaya Sutiyoso berada di Jalan Surabaya, tak jauh dari kantor PDI di Jalan Diponegoro.

"Kami mengharapkan pihak-pihak saat itu, termasuk bapak Susilo Bambang Yudhoyono daripada terus bicara tentang koalisi partai, lebih baik juga berbicara tentang arah masa depan bangsa ini dengan membuka apa yang sebenarnya terjadi karena beliau memegang informasi," kata Hasto.

Dia meminta SBY bersaksi agar proses rekonsiliasi dengan korban bisa berjalan. "Kami sangat memahami bahwa seluruh prajurit TNI-Polri saat itu atau ABRI mengemban kebijakan politik yang otoriter, tapi demi masa depan bangsa dan negara, berbagai hal tersebut yang menimbulkan korban jiwa dapat diungkap dengan baik dan proses rekonsiliasi dijalankan dengan para korban," imbuhnya.

Hasto menyebutkan dalam perjalanan rekonsiliasi korban tidak berjalan baik. Maka itu mereka mengharapkan ada langkah politik dan hukum agar kasus tersebut mampu diselesaikan. Itulah salah satu yang mendasari kedatangan mereka ke Komnas HAM.

"Trauma peristiwa itu begitu kuat, bahkan kami sebelum menempati gedung baru pun sebagai insan yang bertakwa kami mendoakan para arwah karena kami tau korbannya begitu banyak tapi ditutupi oleh rezim yang bersaksi. Dan yang menjadi saksi saat itu adalah bapak susilo bambang Yudhoyono," tandasnya.

Sekadar mengingatkan, peristiwa 27 Juli 1997 atau Kudatuli merupakan peristiwa penyerbuan kantor PDI kubu Megawati Soekarnoputri di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, oleh kubu Soerjadi. Peristiwa itu dipicu karena propaganda sebelum peristiwa terjadi hingga memunculkan kebencian yang diduga meluas sampai ke kawasan Diponegoro dan Salemba Kramat. Investigasi Komnas HAM menemukan pelanggaran HAM berat.

Korban tercatat 5 orang tewas akibat kerusuhan dan 11 meninggal di RSPAD. 149 mengalami luka-luka, 23 dinyatakan hilang, dan 124 orang ditahan. [noe]

Baca juga:
Golkar yakin Mega tak tolak Demokrat berkoalisi: Mungkin pak SBY terlalu perasa ya
Politikus PDIP sindir SBY baper, malah kedepankan kepentingan anak
Gerindra tanyakan kasus Novel, PDIP ungkit kasus penculikan aktivis 1998
Megawati
Megawati
SBY