Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar tabur bunga dan doa bersama untuk memperingati peristiwa serangan kantor DPP pada 27 Juli 1996 atau biasa disebut peristiwa Kudatuli. PDIP dan segenap lapisan masyarakat, khususnya penggiat HAM dan demokrasi memperingati peristiwa kelam serangan terhadap kantor DPP PDI saat itu.

"Peringatan peristiwa 27 Juli di Kantor DPP PDI Perjuangan dilakukan dengan tabur bunga, doa, dan webinar," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya dilansir Antara, Senin (27/7).

Hasto mengenang peristiwa yang memakan korban jiwa tersebut di masa orde baru. Menurutnya, kudatuli tidak hanya merusak kedaulatan partai politik tetapi juga demokrasi.

"Pemerintah Orde Baru selalu memilih jalan kekuasaan terhadap rakyatnya sendiri. Serangan tersebut tidak hanya menyerang simbol kedaulatan partai politik yang sah, namun juga membunuh demokrasi. Kekuasaan dihadirkan dalam watak otoriter penuh tindakan anarki," ujar Hasto.

Meski kantor PDI luluh lantak, kata dia, namun sejarah mencatat energi perjuangan tidaklah surut. Hal tersebut ditunjukkan dengan keputusan Ketum Megawati Soekarnoputri memilih jalur hukum atas peristiwa tersebut.

"Apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dengan memilih jalur hukum, di tengah kuatnya pengaruh kekuasaan yang mengendalikan seluruh aparat penegak hukum sangatlah menarik," ujarnya.

Langkah tersebut, kata Hasto, menunjukkan keyakinan politik dan moral yang kuat. Sebagai buktinya kekuatan demokrasi arus bawah tergerak.

"Kekuatan moral itu mendapatkan momentumnya ketika seorang hakim di Riau yang bernama Tobing, mengabulkan gugatan Ibu Megawati. Di sinilah hati nurani menggalahkan tirani," papar Hasto.

Dia mengaku menanyakan sikap Mega terkait peristiwa ini. Kemudian keluarlah jawaban yang di luar perkiraannya. "Saya tidak ingin sejarah terulang, seorang Presiden begitu dipuja berkuasa, dan dihujat ketika tidak berkuasa. Rakyat telah mencatat apa yang dialami oleh keluarga Bung Karno. Karena itulah, mengapa Bung Karno selalu berada di hati dan pikiran rakyat. Kita tidak boleh dendam lalu hanya melihat masa lalu, dan melupakan masa depan," kata Hasto yang menirukan ucapan Megawati.

Oleh karena itu, lanjut Hasto, Kudatuli mengajarkan inti dari kekuatan moral politik. Pilihan jalur hukum saat itu memperkuat moral pejuang demokrasi.

"Kudatuli menjadi benih perjalanan reformasi di mana kekuatan rakyat menyatu dan mampu mengalahkan tirani. Di balik jatuhnya Pak Harto, Ibu Megawati telah mengajarkan politik rekonsiliasi, berdamai dengan masa lalu dan melihat masa depan. Di situ hadir kekuatan moral seorang pemimpin," ucap Hasto.

Komnas HAM Harus Terus Usut Kasus Kudatuli

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Dwi Ria Latifah meminta agar Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa Kudatuli. Hal itu disampaikan dalam diskusi virtual Forum Jas Merah bertema "Huru-Hara di Penghujung ORBA: Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996".

"Komnas HAM diharapkan punya keberanian untuk mengungkap persoalan ini. Tak cukup tabur bunga tiap tahun. Yang tak efektif untuk menyelesaikan kasus ini," kata Dwi Ria Latifah.

Advokat di Tim Hukum PDIP itu mengatakan pihaknya pernah meminta kasus ini dituntaskan. Sebab Kudatuli adalah bukan sekedar peristiwa hukum tapi juga peristiwa politik. Aktor intelektualnya dan pelaku tak bisa disentuh. "Maka perlu keberanian politik," ucap Dwi.

Pihaknya juga melihat adanya upaya seolah-olah stigma dalang peristiwa tersebut dilarikan ke PRD. Padahal niat sebenarnya adalah hendak memberangus PDIP.

"Stigma PDIP komunis sudah tidak zaman lagi. Ayolah bermain politik dengan cara elegan, jangan cara SARA. PDIP semakin dihajar, dikuyo-kuyo, distigma, Insya Allah PDIP akan menang," tegas dia.

Perlunya Meluruskan Sejarah

Dalam diskusi yang sama, Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam mengungkapkan kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) masih berbau narasi kekuasaan versi penguasa Orde Baru (Orba) Soeharto. Dia menyebut narasi tersebut tertulis di buku-buku sejarah dan menjadi rujukan bagi guru dalam mengajar murid-murid di sekolah.

"Menjadi soal adalah bagaimana peristiwa 27 Juli ditulis dalam sejarah Indonesia. Sejarah mutakhir 2008, masih menyudutkan PDI atau PDIP. Karena yang dituding melakukan kekerasan adalah pendukung Megawati. Misalnya tulisan di dalam buku yang jadi rujukan guru mengajarkan sejarah," kata Asvi.

Dia lalu mengutip sejumlah kalimat di salah satu buku sejarah yang resmi. Di situ disebutkan bahwa pada 27 Juli 1996, pendukung Megawati terkonsentrasi di Megaria dan mencoba menembus blokade aparat. Kalimat berikutnya, massa membakar sejumlah bangunan seperti Gedung Bank Kesawan dan showroom mobil. Lalu aksi pendukung Megawati yang masih bergerak.

Asvi mengatakan, dalam narasi tersebut tidak jelas disebutkan siapa pelakunya. Namun, secara tidak langsung dikaitkan dengan pendukung Megawati yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PDI.

"Saya garis bawahi ada kalimat 'massa membakar apartemen' dan tak disebutkan pelakunya. Hanya massa. Namun kalimat itu di antara kalimat yang menyangkut pendukung Megawati. Orang awam akan membaca bahwa yang membakar itu adalah pendukung Megawati. Jadi menurut saya ini harus diluruskan di dalam buku yang jadi pedoman guru mengajarkan sejarah," urainya.

Dia mengingat bahwa sejak 2 Oktober 1965, rezim Orba sudah melakukan kontrol ketat terhadap media massa sebagai medium penyebar pesan atau narasi sejarah versi penguasa Orde Baru. Dia mengingat bahwa di sekitar kejadian 27 Juli 1996, Kassospol ABRI saat itu Syarwan Hamid mengumpulkan media massa.

"Tanggal 28, media massa dikumpulkan oleh Syarwan Hamid. Pimred-pimrednya dikumpulkan untuk menyampaikan narasi penguasa saat itu," kata Asvi.

Di akhir diskusi, Asvi merefleksikan juga bahwa berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Orba masih bersifat impunitas. Artinya masih tak ada yang diselesaikan secara tuntas. Banyak pelanggaran HAM berat 1965 sampai 1998 masih terkatung-katung.

"Meskipun kita sedang hadapi wadah corona, seyogyanya sehabis masalah itu, kita berupaya juga mencoba menyelesaikan masalah HAM masa lalu sehingga bangsa ini tak menanggung terus beban ini sepanjang masa," pungkasnya.

Sekadar mengingatkan, peristiwa 27 Juli 1997 atau Kudatuli merupakan peristiwa penyerbuan kantor PDI kubu Megawati Soekarnoputri di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, oleh kubu Soerjadi. Peristiwa itu dipicu karena propaganda sebelum peristiwa terjadi hingga memunculkan kebencian yang diduga meluas sampai ke kawasan Diponegoro dan Salemba Kramat. Investigasi Komnas HAM menemukan pelanggaran HAM berat.

Korban tercatat 5 orang tewas akibat kerusuhan dan 11 meninggal di RSPAD. 149 mengalami luka-luka, 23 dinyatakan hilang, dan 124 orang ditahan. Kerugian material ditaksir sekitar Rp100 miliar. Pemerintah menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko sebagai dalang kerusuhan.