Merdeka.com - 25 bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah mendaftar lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ganjar Pranowo termasuk di dalamnya. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menuturkan, kans terpilihnya kembali Ganjar untuk diusung di Pilgub Jateng 2018 besar.

"Ganjar anak kandung PDIP potensinya besar. Tapi sekali lagi, ini terlalu dini apalagi buat yang bisa usung sendiri, artinya jam terakhir penutupan pendaftaran kita juga bisa daftar," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8).

Meski demikian, keputusan terakhir ada di tangan Ketum Megawati Soekarnoputri. Namun dia menilai, keputusan tersebut nantinya juga mempertimbangkan banyak hal, termasuk kinerja Ganjar selama ini memimpin Jateng dan survei di tingkat DPD hingga DPP.

"Kemudian juga pertimbangan-petimbangan lain," terangnya.

Langkah Ganjar di Pilgub 2018 terbilang tak mulus. Dia pernah disebut sebagai penerima dana dalam kasus mega korupsi e-KTP dan diserang isu kemiskinan di Jateng.

Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar membantah menermia aliran dana proyek e-KTP. Sementara PDIP melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristianto beberapa waktu lalu juga turut menjelaskan mengenai hal ini.

"Ya tentu saja itu menjadi pertimbangan tapi kami melihat bahwa itu sudah dilakukan klarifikasi dengan pak Ganjar Pranowo," kata Hasto di DPP PDIP, Minggu (13/8).

Hasto juga mengklaim semua tuduhan yang dialamatkan pada Ganjar itu seluruhnya tidak benar. Dia juga menegaskan bahwa partai berlambang Banteng itu tidak akan mencalonkan seorang kader yang tengah berstatus tersangka.

"Dia sendiri pernah dikonfrontir oleh pihak lain ketika dia menyatakan Pak Ganjar menerima hal tersebut, tapi setelah dikonfrontir ternyata seluruh tuduhan-tuduhan tersebut dipatahkan,"

Terkait isu kemiskinan di Jateng, Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito saat mendaftar sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah dari PDIP, Rabu (9/8), mengkritik kepemimpinan Ganjar. Menurut datanya, angka kemiskinan di Jateng hanya turun satu persen saja.

"Pasti, itu yang saya tergelitik. Di Jawa Tengah angka kemiskinan kalau enggak salah turunnya hanya 1 persen. Saya tidak bermaksud membandingkan. Tidak," kata Sigit.

Sigit menjelaskan, berdasarkan dari pengalamannya, program pengentasan kemiskinan harus dirumuskan secara matang dan komprehensif.

"Harus dirumuskan. Masyarakat yang paling dibutuhkan apa? Jangan digebyah uyah semuanya harus dibelikan mesin jahit, semuanya tidak begitu," jelasnya.

Menurutnya, seorang pemimpin yang ingin mengubah kondisi kemiskinan harus benar-benar turun ke lapangan. Seorang pemimpin harus mengerti apa yang dibutuhkan rakyat miskin. Pasalnya, setiap daerah mempunyai karakter daerah itu sendiri dan itu berbeda.

"Harus berani turun, rakyat yang paling dibutuhkan apa? Ke-skillannya itu tidak sama. Di Magelang, di Purwodadi, di Demak, Jepara enggak sama. Kita lihat langsung, kita rumuskan. Nah, kalau pemimpin tidak bergerak pada kemajuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ngapain?" ungkapnya.

Ganjar tidak menampik. Dia mengakui bahwa angka kemiskinan hanya turun satu persen. Namun menurutnya, persoalan kemiskinan harus ada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kalau stagnan enggak. Turun tapi pelan-pelan. Wong saya juga gregeten kok. Saya juga gregeten sama. Di Kabupaten/kota sama. Di nasional juga sama. Bahkan kemarin saya mendampingi Pak Presiden, Pak Jokowi pun kita juga berpikir yang sama. Maka kemudian polanya tidak bisa dengan seperti itu. Maka harus keroyokan ya. Mesti royokan. Bahwa itu menjadi prioritas ya," kata Ganjar, Jumat (11/8).

Bahkan, menurut suami Siti Atikoh Supriyanti ini, APBN pun tidak cukup untuk memberantas kemiskinan yang ada di seluruh pelosok Tanah Air Indonesia ini. Untuk itu, baginya perlu adanya program terobosan seperti melalui dana CSR, Baznas, Zakat, Infak dan Sodaqoh dalam memberantas kemiskinan.