Jokowi mengatakan pengerjaan lumbung pangan terbagi dari beberapa kementerian.
PDIP mengkritik implementasi dari kebijakan food estate sudah bergeser kepada pihak tertentu atau campur tangan parpol dalam menggunakan anggaran negara. Menanggapi ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pengerjaan lumbung pangan terbagi dari beberapa kementerian. Jokowi menjelaskan, untuk teknisnya berada di Kementerian Pertanian, pembersihan lahan oleh Kementerian PUPR, dan kerja strategis di Kementerian Pertahanan.
"Ya itu namanya kerja itu ya yang kerja itu beberapa kementerian, ada kementerian teknisnya kementerian pertanian, ada yang membuat land clearing irigasi itu ada di kementerian PU, ada yang berkaitan dengan kerja strategis bisa juga di pertahanan," kata Jokowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8).
"Kekuatan-kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan, step-step itu harus dilakukan, tidak bisa tidak, bahwa ada yang berhasil bahwa ada yang setengah berhasil atau yang belum berhasil ya itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi," pungkasnya.
PDIP mengkritik keras program pemerintah Jokowi, Food Estate. Program tersebut dianggap masuk dalam kategori kejahatan lingkungan. Gerindra langsung bereaksi. Food Estate yang dipimpin langsung Menhan Prabowo Subianto itu disebut merupakan program Presiden Jokowi. Meluruskan kritiknya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mendukung program Food Estate.
merdeka.com
Namun, kata dia, bukan berarti PDIP dilarang menyampaikan kritik. Sebab menurut catatan Hasto, implementasi dari kebijakan tersebut kini sudah bergeser arahnya kepada pihak-pihak tertentu. "Yang dikritisi PDIP adalah ketika implementasinya ada vested interest. Sehingga dibentuk misalnya perusahaan-perusahaan yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran dari negara," kata Hasto Kristiyanto
Namun saat disinggung lebih jauh, apakah program food estate yang dijalankan oleh Prabowo Subianto sebagai perpanjangan tangan Jokowi adalah hal yang politis, Hasto menolak menjawab. "Food estate cukup," jelas Hasto. Sebagai informasi, vested interest dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan pribadi atau kepentingan untuk kelompoknya sendiri dalam tujuan tertentu.
Sebelumnya, Hasto menyebut, kegagalan proyek food estate adalah tanggung jawab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia menilai, kegagalan tersebut merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Sebab, program tersebur didahului dengan penggundulan hutan. "Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai program Food Estate masuk ke dalam kejahatan lingkungan. Hal ini mengundang polemik.
Baca Selengkapnya
Food estate, proyek strategis Presiden Jokowi ramai jadi perbincangan di ujung era Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya
PDIP mengkritik keras program pemerintah Jokowi, Food Estate. Program tersebut dianggap masuk dalam kategori kejahatan lingkungan.
Baca Selengkapnya
Panen jagung di food estate keerom digelar di lahan 2 hektare dari total luas lahan 500 hektare.
Baca Selengkapnya
Direncanakan, lahan food estate seluas 45 hektare akan kembali panen pada September 2023.
Baca Selengkapnya
Mentan dampingi Jokowi tinjau Food Estate Keerom Papua
Baca Selengkapnya
Juru Bicara Bakal Calon Presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Surya Tjandra mengkritik program food estate
Baca Selengkapnya
Hasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pertahanan.
Baca Selengkapnya
Jokowi melihat ada beberapa hal yang bisa dievaluasi agar hasil panennya bisa lebih maksimal, salah satunya tanaman jagung.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi