Merdeka.com - Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu membantah jika partainya mengintervensi institusi penegak hukum untuk menjerat mantan menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia menegaskan, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu tidak pernah mengincar para menteri era SBY. Dinilai dia, beberapa kasus yang menjerat mantan menteri era SBY murni penegakan hukum.

"Kita enggak ada mengincar siapa-siapa, penegakan hukum itu harus bebas dari intervensi," kata Masinton di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/10).

Bukan hanya itu, Masinton juga menyinggung‎ soal mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi alkes oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, penetapan tersangka terhadap Siti murni penegakan hukum.

"Enggak ada intervensi. Adanya mantan menteri kesehatan yang diperiksa KPK itu murni penegakan hukum tidak boleh ada intervensi dan tidak boleh ada kepentingan politik," ujar dia.

Sekedar informasi, sepanjang kekuasan PDIP di era pemerintahan sejumlah menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjerat beberapa kasus dugaan korupsi. Di antaranya, mantan Menteri ESDM Jero Wacik yang lebih dulu di bui karena kasus penyalahgunaan dana operasional menteri (DOM).

Kemudian, baru-baru ini KPK juga kembali menetapkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi alkes. Tak sampai di situ, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pun turut jadi bidikan KPK terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

Terakhir, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan juga menjadi incaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) terkait kasus penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU). Gamawan dan Dahlan belum menyandang status tersangka, namun keduanya kerap dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.