PBNU Dorong Pemerintah Aktif Beri Bantuan Untuk Lebanon
Merdeka.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) turut prihatin atas peristiwa ledakan besar di Beirut, Lebanon. PBNU mendorong pemerintah memberi bantuan untuk Lebanon.
"Mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan aktif melakukan langkah diplomatis sekaligus memberikan bantuan untuk kepada pemerintah Lebanon. Selain itu, kami mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang melakukan upaya perlindungan bagi WNI Indonesia di Lebanon," kata Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Rabu (5/7).
PBNU juga mendorong komunitas Internasional dan khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan upaya investigatif dalam persoalan ini.
"Semoga dengan kerjasama dan bantuan dari pelbagai pihak, saudara-saudara kita di Lebanon segera bisa recovery dari peristiwa yang sangat menyedihkan ini," ucapnya.
PBNU sangat berbela sungkawa sangat mendalam atas terjadinya ledakan yang menyebabkan kematian dan jatuhnya korban luka-luka. PBNU mendoakan keluarga para korban diberi ketabahan oleh Allah SWT.
"Dunia sedang berduka dengan apa yang sedang terjadi di Beirut. Mari bersama-sama kita ulurkan tangan kita untuk membantu saudara-saudara kita agar bangkit kembali pasca terjadinya ledakan ini," tandasnya.
Ledakan di Lebanon
Ledakan dahsyat terjadi di Pelabuhan Beirut, Lebanon pada Selasa (4/8)sore. Sedikitnya 73 orang tewas dan 4.000 terluka.
Salah satu warga yang terluka adalah WNI. Demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam keterangannya pada Rabu (5/8).
Dalam pernyataannya, Kemlu RI menyampaikan simpati kepada Pemerintah Lebanon dan juga belasungkawa kepada keluarga korban.
Lokasi ledakan berdekatan dengan Downtown Beirut dan berjarak sekitar 7 kilometer dari KBRI Beirut. Sejauh ini belum ada keterangan resmi penyebab ledakan.
"Salah satu korban luka adalah WNI yang telah berhasil dikontak KBRI dan saat ini dalam kondisi stabil serta dapat berkomunikasi dengan baik. KBRI akan terus melakukan pendampingan kepada yang bersangkutan hingga pulih," kata pernyataan tersebut.
KBRI Beirut juga melakukan koordinasi dengan otoritas setempat dan melakukan pengecekan kepada WNI lainnya yang berada di Beirut.
Dalam catatan KBRI, terdapat 1.447 WNI, 1.234 diantaranya adalah Kontingen Garuda dan 213 merupakan WNI sipil termasuk keluarga KBRI dan mahasiswa. KBRI Beirut dapat dihubungi melalui hotline : +961 3199 493.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah
Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah
Baca SelengkapnyaMasuk Tim Kampanye Prabowo, Khofifah Belum Ajukan Cuti PBNU dan Gubernur
Ia menyebut bahwa nantinya PBNU akan mengumumkan dan mengeluarkan nama-nama siapa saja pengurus PBNU yang mengajukan cuti untuk kampanye.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran Kirim Tim Pencari Fakta Usut Dugaan Pencoblosan Surat Suara di Malaysia
TKN Prabowo-Gibran segera mengirimkan tim pencari fakta khusus untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu
Baca SelengkapnyaMasih Berpangkat Kolonel, Prajurit Ini Berani Bilang Mantan Panglima TNI Sombong
Seorang prajurit TNI berpangkat kolonel pernah berani bilang ke mantan Panglima TNI sombong gara-gara pesan tidak dibalas.
Baca SelengkapnyaPBNU Tetapkan 1 Ramadan 1445 H Jatuh Pada 12 Maret 2024
Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024
Baca SelengkapnyaTKN Minta Bawaslu Turun Tangan soal Isu Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran
Mereka menduga ada pihak yang memainkan isu ini untuk menyudutkan paslon nomor urut 02.
Baca SelengkapnyaMenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial
Netralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.
Baca Selengkapnya