Patrialis Akbar: Saya bersumpah tak pernah terima uang 1 rupiah pun
Merdeka.com - Mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum KPK menerima sejumlah uang terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Ternak. Usai dakwaan dibacakan jaksa KPK, Patrialis mengaku keberatan meski tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan.
Di hadapan majelis hakim, Patrialis mengatakan tidak rela ditangkap oleh Tim Satgas KPK atas dugaan menerima suap terkait uji materi tersebut. Mantan Menteri Hukum dan HAM itu membantah tidak menerima apapun dari Basuki Hariman, selaku pemberi suap.
"Saya jelaskan saya tidak ikhlas dilakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan). Dakwaan dari jaksa penuntut umum saya keberatan. Saya bersumpah, sampai ke arsy tidak pernah Rp 1 saya terima uang dari Basuki Hariman dan NG Fenny," ujar Patrialis seusai mendengar dakwaan dari jaksa KPK di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (13/6).
Dia juga menyatakan keberatannya atas segala berkembangnya isu yang menyebut Patrialis ditangkap bersama seorang wanita. Termasuk protes soal lokasi penangkapannya.
"Di media itu mengatakan saya ditangkap bersama wanita. Ditangkap di hotel esek-esek dan lain-lain, saya difitnah," tandasnya.
Dalam sidang hari ini, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Patrialis telah melanggar Pasal 12 huruf c Jo Pasal 18 sebagai dakwaan pertama atau Pasal 11 sebagai dakwaan kedua alternatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dijanjikan Upah Rp135 Juta, Kurir Sabu 15 Kilogram Ditangkap Polisi saat Nunggu Jemputan Rekan
Pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau mati akibat perbuatannya.
Baca SelengkapnyaPerjalanan Kasus Polisi Tipu Polisi di Sumsel, Uangnya Dikuras, Jabatan Kapolsek Tinggal Mimpi
Terdakwa mengaku menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaUsai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib
Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wapres Sebut Penerima Bansos Harusnya Berkurang, Cak Imin: Uang Rakyat Dikembalikan ke Rakyat
Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaTransaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaJanjikan Perwira Jadi Kapolsek, Anggota Babhinkamtibmas Dituntut 2,5 Tahun Penjara
Uang Rp150 juta yang diminta dari korban ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku.
Baca Selengkapnya5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaGara-Gara Rokok dan Uang Rp20 Ribu, Tukang Potong Rambut Meninggal Dikeroyok
Aksi penganiayaan itu dipicu lantaran para pelaku mengungkit permasalahan korban.
Baca SelengkapnyaHati-Hati Politik Uang, Pemberi dan Penerima 'Serangan Fajar' Bisa Dipenjara dan Denda Puluhan Juta
'Serangan fajar' bisa berbentuk sembako, voucher pulsa, voucher bensin, hingga fasilitas lainnya yang bisa dikonversi dengan nilai uang.
Baca Selengkapnya